DPRD Balikpapan Minta Masyarakat Lapor jika Tahu Informasi Terkait Dugaan Peredaran Beras Oplosan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Masyarakat diajak berperan aktif memberikan informasi terkait dugaan peredaran beras oplosan di Balikpapan agar praktik curang dapat segera diungkap. 

Beras oplosan adalah istilah yang merujuk pada praktik pencampuran beras berkualitas rendah atau tidak sesuai standar dengan beras berkualitas lebih tinggi (premium) atau bahkan dengan bahan lain yang tidak seharusnya ada.

Tujuannya adalah untuk mengeruk keuntungan lebih besar dengan menjual beras berkualitas rendah dengan harga beras premium.

Baca juga: BREAKING NEWS: Kebakaran di Daerah Asrama Sudirman Kota Balikpapan Kalimantan Timur

Upaya ini akan ditindaklanjuti dengan inspeksi lapangan dan koordinasi lintas pihak untuk memastikan distribusi beras berjalan adil serta tidak merugikan konsumen.

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qodri, mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi terkait dugaan indikasi peredaran beras oplosan di Kota Minyak. 

Ia menilai keterlibatan warga sangat penting agar kasus pencampuran beras premium dengan beras biasa dapat segera terungkap.

Menurut Alwi, informasi dari warga mengenai lokasi, merek, atau indikasi yang patut dicurigai akan mempermudah DPRD dan Dinas Perdagangan dalam melakukan inspeksi mendadak (sidak).

"Kita ingin bukti, jangan sampai ada penyampaian-penyampaian yang tidak benar. Harus kita buktikan," tegas Alwi.

DPRD Balikpapan akan berkoordinasi dengan Komisi II serta Dinas Perdagangan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. 

Sidak akan dilakukan langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi.

Ia menegaskan bahwa praktik pengoplosan beras merugikan konsumen, terutama karena perbedaan harga beras premium dan beras biasa yang cukup jauh. 

DPRD ingin memastikan bahwa distribusi beras di Balikpapan berlangsung adil dan tidak merugikan pembeli.

Pemerintah kota diharapkan segera bertindak tegas jika praktik curang terbukti terjadi.

Melalui kolaborasi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah kota, Alwi berharap isu ini dapat segera terselesaikan.

Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah kunci untuk mencegah keresahan di tengah masyarakat.

"Saya tidak setuju dan saya mengecam keras kalau ada beras yang tidak sesuai atau oplosan," tutup Alwi. (*)