Prancis Segera Akui Negara Palestina, Amerika dan Israel Mengecam Langkah Presiden Emmanuel Macron

"Negara Palestina dalam kondisi seperti ini akan menjadi landasan peluncuran untuk menghancurkan Israel—bukan untuk hidup damai berdampingan dengannya.

Mari kita perjelas: Palestina tidak menginginkan negara di samping Israel; mereka menginginkan negara, bukan Israel," tambah Netanyahu.

Hamas mengatakan keputusan Prancis merupakan "langkah positif ke arah yang benar" dan mendesak semua negara di dunia "untuk mengikuti jejak Prancis".

Saat ini, Negara Palestina diakui oleh lebih dari 140 dari 193 negara anggota PBB.

Beberapa negara Uni Eropa, termasuk Spanyol dan Irlandia, termasuk di antaranya.

Namun pendukung utama Israel, AS, dan sekutunya termasuk Inggris belum mengakui negara Palestina.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis , Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer mengatakan dia akan mengadakan "panggilan darurat" dengan para pemimpin Prancis dan Jerman pada hari Jumat untuk membahas "apa yang dapat kita lakukan segera untuk menghentikan pembunuhan".

Kenegaraan adalah "hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina", kata Starmer, seraya menambahkan bahwa gencatan senjata akan "menempatkan kita pada jalur pengakuan negara Palestina dan solusi dua negara".

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi memuji keputusan Prancis, dengan mengatakan bahwa keputusan tersebut "menegaskan kembali konsensus komunitas internasional tentang hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan pembentukan negara merdeka".

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan Washington "menolak keras" rencana Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengakui negara Palestina , sementara pemerintahan Presiden Donald Trump mengumumkan tidak akan menghadiri konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mendatang yang mengupayakan solusi dua negara bagi Palestina.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, juga menyebut langkah tersebut sebagai "sebuah aib dan penyerahan diri kepada terorisme".

Ia menambahkan bahwa Israel tidak akan mengizinkan pembentukan "entitas Palestina yang akan membahayakan keamanan kami dan membahayakan keberadaan kami".

Meskipun dukungan terhadap solusi dua negara tetap menjadi sikap resmi AS yang telah lama dipegang, Presiden Donald Trump sendiri telah menyatakan keraguannya tentang kelayakannya.

Sejak kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari, Trump menyatakan bahwa AS dapat "mengambil alih" Gaza, menggusur lebih dari dua juta penduduk Palestina di wilayah tersebut, dan mengubahnya menjadi "Riviera Timur Tengah" .

Rencana Trump telah dikutuk oleh kelompok hak asasi manusia, negara-negara Arab, Palestina dan PBB karena dianggap sama dengan “pembersihan etnis”.