Isu Beras Oplosan di Kaltim, DPRD Desak Pemerintah dan Aparat Lakukan Sidak

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Mencuatnya isu beras oplosan membuat DPRD Kaltim ikut bereaksi agar pemerintah sigap mengantisipasi dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat.

Isu ini mencuat setelah Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengungkap temuan bahwa sekitar 212 merek beras terindikasi melakukan pelanggaran, baik dalam bentuk pengurangan berat bersih maupun praktik pengoplosan antara beras premium dengan kualitas rendah.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyampaikan keprihatinannya atas fakta tersebut. Ia menilai bahwa seharusnya pemerintah memiliki instrumen pengawasan yang cukup untuk memantau pergerakan harga dan kualitas beras di pasaran.

“Saya sebenarnya kemarin sempat bertanya juga ke kawan–kawan komisi. Bagaimana awalnya kok bisa ditemukan? Fakta adanya oplosan itu luar biasa. Saya pikir pemerintah punya instrumen yang bisa memantau dari model pergerakan harga dan laporan terkait kualitas,” ujar Firnadi, Kamis (31/7/2025).

Pihaknya mengapresiasi pemerintah dalam hal ini, Dinas Perusahaan Perdagangan yang sudah dengan sigap melakukan pengecekan lapangan.

Baca juga: DPRD Balikpapan Minta Warga Waspada Beras Premium Palsu

Ia juga mendorong aparat penegak hukum (APH) yakni Satgas Pangan dalam proses pengecekan serta pelacakan di lapangan.

Sehingga, masyarakat bisa mengetahui adanya beras oplosan atau tidak.

“Ini kan menyelamatkan konsumen sehingga kita tidak terlibat dalam kerugian yang lebih jauh terkait dengan kualitas,” tukasnya.

Selanjutnya dengan seringnya melakukan inspeksi, maka praktek beras oplosan diyakini kedepannya tidak terulang dan dapat diminimalisir.

“Kewaspadaan ini (sidak) juga membatasi keinginan atau perilaku-perilaku dari produsen nakal untuk melakukan keputusan,” sambung Firnadi.

Baca juga: Harga Beras di Balikpapan Merangkak Naik, Satgas Pangan Panggil 3 Distributor Diduga Langgar HET

Untuk diketahui, praktik mengoplos beras, bisa menyebabkan selisih harga Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram lebih mahal dibandingkan harga asli.

Jika praktik ini berlangsung selama 10 tahun, kata Menteri Pertanian, maka kerugian bisa mencapai Rp1.000 triliun.

Sehingga temuan ini dilaporkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Amran Sulaiman juga meminta agar produsen-produsen nakal itu segera ditindak tegas secara hukum.

Untuk itu, DPRD Kaltim juga turut mendesak agar pemerintah memberi edukasi dan sosialisasi terkait beras mana yang layak dibeli dan dikonsumsi.

“Pemerintah sudah mengatur terkait standar termasuk kemasan dan beratnya yang harus terpenuhi. Ketika berkurang maka bisa teridentifikasi bahwa itu terjadi kecurangan. Standar-standar itu saya kira di masyarakat kita belum banyak paham kan, perlu sering di sosialisasi,” tandasnya. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.