Tak Hanya Jokowi, PDIP Klaim Ada Upaya Pelemahan Politik Partai, Ditarget Suara 7 Persen di 2029

Soal tudingan ijazah palsu yang laporannya di Polda Metro Jaya sudah naik ke tahap penyidikan, Jokowi menyerahkannya kepada hukum yang berlaku.

“Ini kan dalam proses hukum. Saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan kepada proses hukum yang ada. Kemudian nanti kita lihat di sidang yang ada di pengadilan seperti apa,” tuturnya.

Tak lama setelah pernyataan soal agenda besar politik, Jokowi melontarkan dugaan adanya orang besar yang menyokong upaya atau agenda penjatuhan integritas atau reputasi dirinya dan keluarga.

Namun, Jokowi tidak menyebut siapa sosok besar itu.

Menurutnya, sosok besar tersebut sudah diketahui publik secara umum.

“Kan saya sudah sampaikan feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya, Jumat (25/7/2025).

"Artinya memang ada orang besar ada yang mem-backup. Semua udah tahu lah,” tambahnya.

Baca juga: Hasil Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi, Bareskrim Tetap Hentikan Penyelidikan Laporan Ijazah Palsu

Tanggapan PDIP

Adapun PDIP pernah menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut adanya agenda politik besar di balik isu ijazah palsu dan desakan pemakzulan Gibran.

Politisi PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menyarankan, agar Jokowi lebih memilih menyampaikan pemikiran-pemikiran strategis untuk bangsa daripada terlibat dalam narasi politik yang remeh.

"Beliau sebaiknya memberikan pencerahan terhadap bangsa ini, membawa semangat besar, bukan soal-soal seperti itu," ujar Aria Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (15/7/2025).

Menurut Aria, narasi yang dibangun Jokowi seputar skenario politik justru hanya akan memperkeruh ruang publik.

Ia berharap Jokowi lebih menekankan pentingnya nilai-nilai kebangsaan, sebagaimana dilakukan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

"Politik ini penuh skenario. Tapi yang penting adalah kehendak baik dari masing-masing partai politik. Itu yang perlu dinarasikan," tegasnya.

Aria Bima menilai, sebagai tokoh yang pernah memimpin dua periode, Jokowi seharusnya menampilkan kepemimpinan moral yang membangun nilai dan kebangsaan, bukan malah terbawa arus spekulasi.