Megawati Rangkap Jabatan di Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025–2030, Apa Bisa Daftar Kemhum?

TRIBUNKALTIM.CO - Megawati Soekarnoputri rangkap jabatan di struktur pengurus DPP PDI Perjuangan 2025–2030.

Selain dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDIP, Megwati juga rangkap jabatan di posisi sekretaris jenderal partai.

Apa bisa PDIP daftar Kemhum?

Untuk diketahui, Kongres ke-6 PDI Perjuangan (PDIP) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali telah ditutup pada Sabtu (2/8/2025).

Pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menandai ditutupnya rangkaian kongres partai yang berlangsung sejak 1 Agustus 2025 itu.

Baca juga: Posisi PDIP usai Megawati Kembali Terpilih Menjadi Ketua Umum, Oposisi atau Koalisi?

Dalam kongres tertutup itu, Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan jadi Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Megawati Soekarnoputri rangkap jabatan dengan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Rangkap jabatan adalah kondisi di mana seseorang memegang dua atau lebih jabatan dalam suatu organisasi, pemerintahan, atau perusahaan pada waktu yang bersamaan.

PDI Perjuangan adalah salah satu partai politik terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia.

Lalu bagaimana reaksi internal PDIP terhadap rangkap jabatan Megawati?

Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, mengungkapkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tidak mungkin merangkap jabatan sebagai sekjen selama lima tahun dalam struktur kepengurusan partai.

Ribka mengatakan hal tersebut lantaran menjadi syarat agar strukutur kepengurusan PDIP periode 2025-2030 bisa disahkan oleh Kementerian Hukum.

Dia menilai ada aturan dari Kementerian Hukum yang tidak memperbolehkan adanya sosok yang merangkap jabatan dalam kepengurusan partai.

"Nggak, bisanya sudah dilengkapi ya. Kan nggak mungkin kasih ke Kumham belum ada Sekjen."

"Nggak ada lah (Megawati merangkap jabatan sebaga Ketua Umum dan Sekjen sepanjang 2025-203). Mungkin juga ada aturan di Kumham kan mesti harus strukturnya harus," katanya usai Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (2/8/2025), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Baca juga: Tiap Malam Berzikir, Megawati Soekarnoputri Menangis Sambut Hasto, Minta Kader PDIP Tidak Takut

Ribka juga tidak berkomentar banyak terkait keputusan Mega untuk merangkap jabatan sebagai sekjen.

Di mana jabatan itu sempat diemban Hasto selama 10 tahun sejak 2015 sebelum tersandung kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku.

Kini, Hasto sudah dinyatakan bebas setelah memperoleh amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

"Iya, pasti Ibu punya kebijakan, punya perhitungan sendiri," katanya.

Sementara itu, Ketua Steering Committee Kongres 6 PDIP, Komarudin Watubun, menyatakan bahwa Megawati punya pertimbangan matang untuk merangkap jabatan demi stabilitas internal dan arah politik ke depan.

Ia juga menegaskan bahwa hanya Megawati yang tahu alasan tidak dimasukkannya nama Hasto Kristiyanto dalam struktur baru.

Baca juga: Megawati Menangis Saat Hasto Kristiyanto Tiba di Kongres PDIP, Ini Momen Harunya

Berikut struktur lengkap DPP PDI Perjuangan 2025–2030:

Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri

Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025–2030

1. Ketua Bidang Kehormatan Partai
– Komarudin Watubun

2. Ketua Bidang Sumber Daya
– Said Abdullah

3. Ketua Bidang Luar Negeri
– Ahmad Basarah

4. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif
– Bambang Wuryanto

5. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi
– Djarot Saiful Hidayat

6. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif
– Deddy Yevri Hanteru Sitorus

7. Ketua Bidang Politik
– Puan Maharani

8. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah
– Ganjar Pranowo

9. Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM
– Yasonna H Laoly

10. Ketua Bidang Perekonomian
– Basuki Tjahaja Purnama

11. Ketua Bidang Kebudayaan
– Rano Karno

12. Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
– Puti Guntur Soekarno

13. Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan
– Abdullah Azwar Anas

14. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana
– Tri Rismaharini

15. Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja
– Darmadi Durianto

16. Ketua Bidang Kesehatan
– Ribka Tjiptaning

17. Ketua Bidang Jaminan Sosial
– Charles Honoris

18. Ketua Bidang Perempuan dan Anak
– I Gusti Ayu Bintang Darmawati

19. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM
– Andreas Eddy Susetyo

20. Ketua Bidang Pariwisata
– Wiryanti Sukamdani

21. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga
– MY Esti Wijayanti

22. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME
– Zuhairi Misrawi

23. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital
– Muhammad Prananda Prabowo

24. Ketua Bidang Pertanian dan Pangan
– Sadarestuwati

25. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan
– Rokhmin Dahuri

26. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
– Eriko Sotarduga

27. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi
– Ronny Talapessy

28. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi
– Andreas Hugo Pareira

Sekretariat dan Bendahara

29. Sekretaris Jenderal
– Megawati Soekarnoputri

30. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal
– Dolfie O.F.P.

31. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan
– Utut Adianto

32. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan
– Sri Rahayu

33. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi
– Adian Yunus Yusak Napitupulu

34. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan
– Yoseph Aryo Adhi Dharmo

35. Bendahara Umum
– Olly Dondokambey

36. Wakil Bendahara Bidang Internal
– Rudianto Tjen

37. Wakil Bendahara Bidang Eksternal
– Yuke Yurike

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Reaksi Internal Kader PDIP Terhadap Rangkap Jabatan Megawati Soekarnoputri

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram