Posisi PDIP usai Megawati Kembali Terpilih Menjadi Ketua Umum, Oposisi atau Koalisi?

TRIBUNKALTIM.CO - Kembali dipimpin Megawati Soekarnoputri, PDIP menegaskan status partainya, koalisi atau oposisi?

PDIP dipastikan tidak akan berada di posisi koalisi maupun oposisi.

Megawati menyatakan bahwa PDIP akan berperan sebagai partai penyeimbang, demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi.

“Oleh karena itu, PDIP tidak memposisikan sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang,” ujar Megawati dalam pidato politiknya saat Kongres ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025).

Baca juga: Peta Kekuatan PDIP 2025-2030, Tengok Posisi Puan dan Ganjar, Tak Ada Nama Hasto di Pengurus DPP

Megawati menegaskan bahwa PDIP akan tetap mendukung kebijakan pemerintah selama kebijakan itu berpihak kepada rakyat.

Namun, dia memastikan bahwa PDIP akan bersikap tegas serta kritis jika ada penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial yang dilakukan pemerintah.

“Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,” jelas Megawati.

Megawati menekankan bahwa keberpihakan PDIP bukanlah soal berada di dalam atau di luar kekuasaan, melainkan soal konsistensi terhadap nilai-nilai kebenaran dan moralitas politik yang diwariskan Bung Karno.

Baca juga: Struktur Lengkap Pengurus DPP PDIP Periode 2025-2030: Tak Ada Hasto, Megawati Jabat Ketum dan Sekjen

“Sebab bagi kita, keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan oleh bapak kita, Bung Karno,” kata Megawati.

Dia mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia tidak boleh dikerdilkan dengan perebutan kekuasaan antar elite politik.

Menurut Megawati, demokrasi sejati harus berakar pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.

“Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi lho, jangan kalian ubah-ubah,” tegas Presiden ke-5 RI itu.

Baca juga: Tak Hanya Jokowi, PDIP Klaim Ada Upaya Pelemahan Politik Partai, Ditarget Suara 7 Persen di 2029

Diberitakan sebelumnya, Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2025–2030 dalam Kongres ke-6 partai yang digelar sejak Jumat (1/8/2025) di Bali.

Ketua Steering Committee Kongres, Komarudin Watubun, menyebut bahwa seluruh peserta kongres secara bulat meminta agar Megawati segera dikukuhkan kembali bahkan sebelum sidang-sidang komisi dimulai.

“Peserta begitu selesai pembukaan, buka sidang pertama, 100 persen minta mendesak segera dikukuhkan kembali Ibu. Jadi sudah selesai,” kata Komarudin.

Setelah pengukuhan, agenda kongres dilanjutkan dengan pembentukan komisi untuk menyusun rencana strategis dan rekomendasi partai ke depan. (*)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PDIP Bukan Koalisi ataupun Oposisi, Megawati: Kita Partai Penyeimbang"