3.428 KK Terdampak Kekeringan di Mahulu Dapat Bantuan Beras dari Pemprov Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG – Sebanyak 3.428 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menerima bantuan beras dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).

Bantuan beras ini sebagai respons atas kondisi darurat kekeringan dan lonjakan harga pangan di wilayah tersebut.

Bantuan beras akan disalurkan kepada 1.577 KK di Kecamatan Long Apari dan 1.851 KK di Kecamatan Long Pahangai, menyusul permohonan resmi yang disetujui Pemprov Kaltim melalui Peraturan Gubernur tertanggal 3 Agustus 2025.

Peraturan ini mengatur pengelolaan cadangan pangan provinsi dan penyalurannya di tahun 2025.

Baca juga: BPBD dan Dinkes Kaltim Kirim Bantuan ke Mahakam Ulu, Distribusi Beras Masih Tertunda

“Memang mencadangkan setiap tahunnya, untuk mengantisipasi kondisi seperti ini, bisa dikeluarkan atas perintah Bapak Gubernur ketika ada terjadi gejolak harga mahal dan kerawanan pangan,” tegas Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Siti Farisyah, Senin (4/8/2025).

Berdasarkan analisis dari enumerator di lapangan, harga beras medium di wilayah Ujoh Bilang tercatat 25 persen di atas harga eceran tertinggi, yakni mencapai Rp13.100 per kilogram.

Kondisi lebih parah terjadi di Long Apari dan Long Pahangai, dengan harga beras melonjak hingga Rp38.000 hingga Rp46.000 per kilogram akibat minimnya pasokan.

Karena kekeringan telah berlangsung lebih dari satu bulan, Pemkab Mahulu menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan sejak 28 Juli 2025.

Baca juga: Akses Sulit, Bantuan Pemprov Kaltim Dilansir dengan Longboat ke Mahulu

Menindaklanjuti hal itu, Pemprov Kaltim menyetujui penyaluran bantuan berupa 68,56 ton beras yang akan dikirim ke Mahulu menggunakan jalur sungai.

Proses pengiriman dimulai pada 2 Agustus 2025, dengan jalur distribusi dari titik awal Long Iram, lalu dilanjutkan menggunakan long boat ke Long Melaham dan seterusnya menuju lokasi penerima bantuan.

Pengiriman ini dikordinasikan oleh Dinas Perhubungan dan pihak terkait lainnya. (*)