Dinas Perikanan Paser Terbitkan 92 Dokumen Kapal Nelayan

TRIBUNKALTIM.CO,TANA PASER - Puluhan kapal nelayan di Kabupaten Paser telah menjalani proses pengukuran kapal perikanan dan penerbitan pas kecil kapal yang dilakukan sejak 31 Juli hingga 1 Agustus 2025.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di dua desa diantaranya, Desa Tanjung Aru 42 kapal dan 50 kapal nelayan di Desa Selengot, Kecamatan Tanjung Harapan.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Paser, Rudiansyah, mengatakan secara keseluruhan terdapat 92 kapal nelayan yang dilakukan pengukuran.

"Ada 92 kapal di dua desa yang diukur dan penertiban dokumen resmi kepemilikan kapal," terang Rudiansyah di Tanah Grogot, Senin (4/8/2025).

Fasilitasi tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Perikanan Paser dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim, KSOP Balikpapan, UPP Pondong, Polairud Paser, serta pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat.

Baca juga: Nakhoda Alami Luka Bakar saat Kapal Klotok Terbakar di Perairan Beras Basah Bontang

"Kegiatan yang kami lakukan bertujuan untuk mempermudah nelayan dalam memperoleh dokumen legalitas kapal berupa Pas Kecil," tambahnya.

Dokumen tersebut menjadi syarat penting dalam pengakuan hukum atas kepemilikan kapal, mendukung keselamatan pelayaran, serta membuka akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah.

Lebih lanjut disampaikan, kegiatan tersebut guna memberikan kepastian hukum atas kepemilikan kapal nelayan dan mendorong pengelolaan perikanan yang tertib dan berkelanjutan.

"Dengan memiliki Pas Kecil, nelayan dapat lebih mudah mengakses berbagai program pemerintah dan meningkatkan daya saing usahanya," ungkapnya.

Kegiatan itu juga, sambung Rudiansyah merupakan bagian dari dukungan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan sektor perikanan dan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani.

Baca juga: Kelangkaan BBM di Maratua Berau Ganggu Aktivitas Nelayan dan Pariwisata

"Pemkab Paser sudah berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat dan tepat sasaran guna memastikan legalitas usaha nelayan serta mendorong kontribusi sektor perikanan terhadap pembangunan ekonomi daerah," tutup Rudiansyah. (*)