RPJMD Balikpapan 2025-2029 Disetujui DPRD, Pemkot Fokus pada PAD dan Pembangunan Prioritas

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Raperda Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 disetujui dalam rapat paripurna di Gedung Klandasan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (4/8/2025).

Dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap jawaban Walikota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan dokumen oleh Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri didampingi wakil ketua DPRD bersama Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin.

Hal ini menandakan Raperda RPJMD sudah disetujui DPRD Balikpapan dan selanjutnya akan diajukan ke gubernur. Setelah itu baru bisa dilaksanakan sebagai peraturan daerah (perda).

Muhaimin menjelaskan poin penting yang terkandung dalam RPJMD 2025-2029.

Baca juga: Pemkot Balikpapan Lakukan Evakuasi Rutin untuk Cegah Kegagalan Program Pembangunan

Termasuk rencana strategis (renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun rencana kerja (renja) sudah jadi acuan pemkot dalam melaksanakan proses pembangunan lima tahun kedepan.

"Ini adalah bagian dari penjabaran visi misi kepala daerah terpilih. Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024-2029," ujarnya.

Ia menyebut, RPJMD 2025-2029 ini tentunya memuat sembilan program prioritas pemerintah kota.

Mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, yang ditekankan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam penghitungan lima tahun ke depan.

"Supaya semua itu disusun benar-benar dari hasil analisa. Karena PAD berkaitan dengan pembiayaan daerah yang harus dilakukan. Mudah-mudahan bisa berjalan maksimal dengan dukungan DPRD," kata Muhaimin.

Baca juga: Prioritaskan Program RPJMD 2025-2029, Pemkot Balikpapan Tekan Belanja Seremonial 

Selanjutnya, akan dilaksanakan agenda Rapat Paripurna yang membahas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

"Kami menunggu undangan DPRD," katanya.

Di APBD 2025, Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan instruksi pemerintah pusat terkait komitmen menjalankan efisiensi anggaran.

Sehingga jika ada penambahan maupun perubahan, alokasi belanja hanya untuk program yang masuk prioritas. Namun tetap memperhatikan kemampuan PAD dan realisasi Dana Transfer Daerah.

Terlebih, saat ini sudah masuk triwulan ketiga dan mendekati bulan keempat untuk PAD.

Baca juga: DPRD Balikpapan Setujui RPJMD 2025–2029, Berisi Visi Misi Walikota

Pihaknya memastikan Treasury Deposit Facility (TDF) atau dana transfer daerah bisa direalisasikan. Pasalnya, jika tidak dilaksanakan akan berdampak pada cash flow daerah dan program pembangunan.

"Maka jika ingin menyusun program baru harus mempertimbangkan kemampuan pendapatan asli sampai Desember 2025," pungkasnya. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.