BKPSDM Paser Selesaikan Seleksi PPPK Tahap Dua, Ratusan Siap Diangkat Paruh Waktu

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Paser, Kalimantan Timur telah menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap dua.

Sebelumnya, terdapat 765 peserta yang ikut dalam seleksi PPPK tahap dua, terdiri dari tenaga honorer yang sudah mengabdi 2 tahun, baik yang masuk dalam database maupun data tambahan registrasi.

Kepala BKPSDM Paser, Suwito mengatakan dari 765 peserta itu, 52 orang diantaranya berasal dari luar wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), seperti Jawa, Irian Jaya, Maluku, dan Sulawesi.

"Sebagian besar peserta dari luar Kaltim itu merupakan guru yang sudah bersertifikasi, sistem memperbolehkan sehingga mereka bisa ikut tes di Pemkab Paser," terang Suwito, Kamis (7/8/2025).

Dari hasil seleksi yang dilakukan, 400 peserta dinyatakan lolos dan masuk kategori R3, yaitu tenaga honorer terdata dan lolos seleksi kompetensi yang akan diangkat sebagai PPPK full time.

Baca juga: PPPK Penuh dan Paruh Waktu di Paser, Status R4 Tunggu Kebijakan Pusat

Sementara untuk 350 peserta lainnya, masuk dalam kategori R4 yaitu tenaga honorer yang telah bekerja lebih dari dua tahun namun belum masuk dalam database nasional.

"Pemkab Paser telah mengupayakan mereka sebagai PPPK paruh waktu. Prosesnya sekarang, DRH mereka sudah selesai semua dan tinggal menunggu NIP terbit. InshaAllah kalau tidak ada kendala, Agustus ini, NIP mereka sudah terbit dan segera kita lantik," ungkapnya.

PPPK paruh waktu, kata Suwito merupakan skema pengangkatan yang mana peserta tetap mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan bekerja full time, namun gaji yang diterima masih setara dengan penghasilan sebelum berstatus PPPK.

Selain itu, PPPK paruh waktu juga dapat menggantikan posisi PPPK full time yang telah memasuki masa purna tugas atau pensiun.

"Pengangkatan PPPK paruh waktu merupakan kebijakan kepala daerah. Status mereka dapat dialihkan menjadi full time apabila tersedia anggaran, formasi mencukupi, dan pemerintah daerah siap menanggung segala risiko dari perubahan status tersebut," tutup Suwito. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.