Distributor Minta Evaluasi Harga Eceran Tinggi Beras di Balikpapan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga beras di Kota Balikapapan, Provinsi Kalimantan Timur pada Senin (11/8/2025).

Sidak ini menyasar sejumlah titik, termasuk distributor beras premium UD Gunung Sari, guna memeriksa stok dan harga jual beras di pasaran.

Walikota Balikpapan, Rahmad Mas’ud menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau distributor untuk mencegah penimbunan dan pelanggaran HET. 

"Kami ingin memastikan beras tetap terjangkau bagi masyarakat. Satgas Pangan akan menindak tegas jika ada pelanggaran," ujarnya.

Pemilik UD Gunung Sari, Yudi Hartanto mengatakan saat ini pihaknya memiliki stok beras merek Sintanola sebanyak 75 ton, yang baru tiba pada Minggu 10 Agustus 2025. 

Baca juga: DPRD Balikpapan Minta Distributor Kembalikan Label Beras Sesuai Kualitas

"Beras tersebut tersedia dalam kemasan 5 kilogram seharga Rp81 ribu dan 25 kilogram seharga Rp395 ribu," ujarnya.

Menurut Yudi, kenaikan harga tidak bisa dihindari karena harga beli dari produsen di Jombang, Jawa Timur, sudah mencapai Rp14.900 per kilogram.

Sehingga pihaknya menjual dengan dengan harga Rp15.800 per kilogram.

Diketahui, penjualan tersebut di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium yang ditetapkan Rp15.400 per kilogram.

Sementara HET untuk beras medium adalah Rp13.100 per kilogram.

Yudi menegaskan bahwa distributor tidak bermaksud mengambil keuntungan berlebihan, tetapi terpaksa menyesuaikan harga demi keberlanjutan usaha.

Meskipun, ia mengakui sempat kesulitan stok akibat pembatasan pengiriman dari produsen beras premium, yang turut memengaruhi distribusi di Balikpapan.

Harga gabah naik sejak akhir Mei atau awal Juni, sehingga dari penggilingan saja beras sudah mahal. 

Baca juga: BREAKING NEWS: Wali Kota Balikpapan Sidak Pasar dan Gudang Bulog, Cek Stok Beras

"Ditambah ongkos angkut, kami terpaksa menyesuaikan harga jual," katanya.

Ia berharap, pemerintah dapat mengevaluasi kembali HET agar sesuai dengan kondisi pasar saat ini. 

"Kami memberi saran agar kebijakan HET dihitung ulang dengan mempertimbangkan kenaikan harga gabah dan biaya distribusi. Kami percaya pemerintah bisa bijaksana dalam mengambil keputusan," pungkasnya. (*)