Walikota Samarinda Andi Harun Sebut Pengendalian Banjir Masih Prioritas di APBD 2026

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA — Pemerintah Kota Samarinda akan memprioritaskan pembangunan lanjutan pengendalian banjir, penataan kota, serta pengembangan sumber daya manusia tahun depan.

WaliKota Samarinda, Kalimantan Timur Andi Harun menegaskan bahwa program prioritas pembangunan tahun 2026 akan difokuskan pada respons adaptif terhadap potensi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. 

"Dana kita kan tidak banyak bahkan kalau dihitung-hitung antara besarnya APBD dengan pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan tidak berbanding lurus," ujarnya.

Andi Harun menegaskan, rapat koordinasi tersebut digelar untuk memastikan keterbatasan anggaran tidak menjadi hambatan bagi pemerintahan, dalam mengakomodasi kegiatan pembangunan dan perekonomian masyarakat secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Sebab Andi Harun mengakui, pekerjaan rumah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda masih sangat banyak sementara anggaran yang tersedia sangat terbatas.

Baca juga: Dampak Kebakaran Pasar Segiri Samarinda, Pedagang Dukung 2 Langkah Andi Harun: Taktis dan Panjang

Untuk itu, ia menekankan dua strategi utama agar pembangunan dapat berjalan optimal. 

Pertama, mengelola anggaran secara baik dan benar dengan mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Kedua, mengalokasikan belanja APBD pada pos yang benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

"Kita tidak boleh membuat shopping list daftar keinginan belanja yang mungkin di antara belanja pembangunan itu ada yang tidak berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat di lapangan," tegasnya.

Beberapa sektor prioritas yang tetap menjadi perhatian utama di antaranya pembangunan lanjutan pengendalian banjir, penataan kota, serta pengembangan sumber daya manusia. 

Upaya tersebut akan diwujudkan melalui perbaikan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kualitas guru, dan integrasi teknologi untuk menstimulasi keterampilan siswa di lembaga pendidikan.

Di sektor ekonomi, Andi Harun menyoroti ketergantungan Samarinda dan sebagian besar wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap pasokan bahan pangan dari luar daerah.

Menurutnya, hal ini menuntut pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan ketersediaan dan distribusi pangan tetap aman.

"Karena pada satu waktu daerah-daerah pemasok selama ini tidak menutup kemungkinan akan menghadapi situasi yang sulit di sektor pangan juga sehingga mengganggu distribusi pangan yang masuk ke wilayah Kaltim termasuk Samarinda," jelasnya.

Ia menegaskan, Pemkot Samarinda akan terus memonitor ketersediaan stok pangan setiap hari dan memastikan belanja APBD dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk infrastruktur pendukung seperti jalan usaha tani di sentra produksi.