Disdikbud Kutim Klarifikasi Data 13 Ribu Anak Putus Sekolah, Ribuan Ternyata Tak Valid

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Kabupaten Kutai Timur mendapatkan data angka anak tidak sekolah dari Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Dukcapil yang dinilai tidak masuk akal.

Pasalnya, Kutai Timur tengah menjadi sorotan setelah data dari Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Dukcapil mencatat kabupaten ini berada di peringkat pertama se-Provinsi Kalimantan Timur dalam jumlah anak putus sekolah.

Angka tersebut mencapai lebih dari 13 ribu anak, mulai dari usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Melihat hal itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur melakukan validasi ulang di lapangan hingga tingkat RT untuk mendata kembali anak yang putus sekolah atau tidak sekolah di usia PAUD hingga SMA.

"Kami langsung komunikasi dengan TP PKK, akhirnya kami siapkan file by name by address, kita bagikan kepada PKK desa dan RT untuk divalidasi, nah data yang sudah pindah domisili atau pindah sekolah bisa langsung dihapus," ucap Kepala Disdikbud Kutai Timur, Mulyono, Kamis (14/8/2025).

Baca juga: Bupati Kutim Marah Data Anak Putus Sekolah Tinggi, Predikat Kabupaten Layak Anak Gagal Naik

Lanjutnya, sebaliknya jika dalam data tersebut ternyata tidak ditemukan di alamat yang tertera, maka tidak bisa langsung dihapus.

Alurnya harus dilaporkan ke Disdukcapil Kutai Timur yang kemudian diteruskan ke Pusdatin Dukcapil RI.

Menurut hasil di lapangan, data tidak ditemukan ada banyak sekali, informasi dari petugas di lapangan ada 3.000-an lebih data yang tidak ditemukan. Itupun proses validasi belum berjalan 100 persen.

Rencananya, data sementara hasil proses validasi yang baru berjalan 50 persen itu akan dibawa ke Disdukcapil Kutim dan diserahkan ke Pusdatin.

"Kita akan minta arahan kepada Pusdatin Dukcapil bagaimana cara menghapus data ini, karena kita posisi pertama 13 ribu, sedangkan Kukar posisi kedua 12 ribu, tetapi kita sekarang turun jadi 11 ribu, sedangkan kukar masih tetap 12 ribu, artinya kita ada progres," bebernya.

Sebetulnya, bukan hanya soal menghilangkan angka tersebut. Pihaknya juga memiliki program bagi anak yang putus sekolah untuk bergabung dalam sanggar kegiatan belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), apabila ada siswanya maka program tersebut akan berjalan.

"Kutim saja yang sudah berubah datanya, mudah-mudahan nanti dengan hasil akhir ini akan mengubah semua datanya," pungkasnya. (*)