VIDEO Mbak Tutut dan Bambang Trihatmodjo Serahkan Sejumlah Arsip Presiden Soeharto kepada Negara
Mbak Tutut dan Bambang Trihatmodjo menyerahkan khazanah arsip statis tentang Presiden Soeharto kepada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI.
TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Pihak keluarga menyerahkan khazanah arsip statis tentang Presiden Soeharto kepada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI.
Penyerahap arsip Presiden Soeharto tersebut dilakukan oleh Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut dan Bambang Trihatmodjo kepada Kepala ANRI Sumrahyadi di Ruang Serbaguna Noerhadi Magetsari, Gedung C Lantai 2 ANRI, Kamis (18/7/2019).
Khazanah arsip yang diserahkan terdiri dari
- 19 roll microfilm yang berisi pidato Presiden Soeharto berikut dengan daftarnya,
- 10 roll microfilm pidato Ibu Tien Soeharto beserta daftar dan naskah pidatonya,

- 10 roll microfilm kumpulan risalah sidang kabinet periode tahun 1967–1998 dan proklamasi integrasi Balibo (yang mendeskripsikan tekad rakyat Timor Timur untuk bersatu dengan Indonesia) tahun 1976 beserta daftarnya,
- satu album foto yang terdiri dari 91 lembar foto yang merekam kegiatan Presiden Soeharto berikut compact disc-nya.

Sumrahyadi menyampaikan bahwa khazanah arsip yang diserahkan pihak keluarga Presiden Soeharto dapat menjadi bagian dari arsip kepresidenan.
Di mana ANRI dalam beberapa tahun terakhir sedang gencar melaksanakan program penyelamatan arsip kepresidenan.

“ANRI mengucapkan terima kasih atas penyerahan arsip ini.
Semoga arsip tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat luas,” ungkap Sumrahyadi.
Arsip kepresidenan nantinya dapat menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk mengenal dan mengetahui sosok dan kebijakan para Presiden Indonesia dari masa ke masa.

Sementara itu, Mbak Tutut menyampaikan bahwa bangsa yang mengelola jejak langkah peninggalan peradabannya cenderung menjadi bangsa besar, serta unggul dibandingkan bangsa lain.
“Sejumlah dokumen Bapak (Presiden Soeharto), yang telah kami serahkan ke Negara setidaknya dapat menjadi bagian penting dari sejarah.
Mudah-mudahan dokumen itu bisa menjadi salah satu acuan masyarakat dalam menghadapi realitas sosial budaya yang kompleks seperti saat ini,” tutur mantan Menteri Sosial Republik Indonesia di era Kabinet Pembangunan VII.