Baca tanpa iklan
"Safari politik itu kan kalau di dalam koalisi partai-partai koalisi kabinet, kita kan sudah satu. Bahkan koalisi kabinet sudah diperlebar lagi, dengan masuknya Partai Gerinda ke dalam semakin kuat. Tetapi kita juga mempunyai sahabat-sahabat di parlemen yang di luar kabinet, " pungkas Menteri Kominfo tersebut.
Mengenai jadwal pertemuan, Jhonny G Plate mengatakan masih belum diatur.
Ia mengaku masih sekadar bertemu dan berdiskusi dengan Zulkifli Hasan.
Bisa Berbeda Arah dengan Jokowi
Setelah Bertemu PKS, Surya Paloh Tegaskan Bisa Saja Nasdem Berbeda Arah dengan Jokowi
Partai Nasdem yang diketuai Surya Paloh melakukan safari politik ke Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ).
Pertemuan in berLangsung tak lama setelah Jokowi mengumumkan susunan kabinet Indonesia Maju.
• Nasdem Sanjung PKS Pilih Oposisi saat Kalah di Pilpres, Anak Buah Surya Paloh Singgung Gerindra?
• Surya Paloh Nasdem Kirim Kode Keras ke Jokowi yang Ajak Gerindra, Bikin Kesepakatan Ini dengan PKS
• Setelah Temui PKS, Surya Paloh Ungkap Kemungkinan Partai Nasdem Berhadapan dengan Jokowi Maruf Amin
• Kabar Buruk untuk Jokowi, Inilah Dampak Bila NasDem Oposisi, Ucapan Surya Paloh jadi Peringatan
Partai Nasdem menyatakan tidak menutup kemungkinan akan berbeda arah dan sikap dengan pemerintah yang saat in dipimpin oleh Jokowi.
Meskipun, kata Ketum Nasdem, Surya Paloh, saat ini masih tergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo ( Jokowi ) - Maruf Amin.
Selain itu, tiga kader Partai Nasdem juga menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.
Menurut Surya Paloh, bisa saja sikap Partai Nasdem nantinya akan sejalan dengan parpol oposisi, seperti Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ), dalam mengkritik kebijakan pemerintah.
"Bukan masalah ada kemungkinan akan berhadapan dengan pemerintah atau tidak. Seluruh kemungkinan kan ada saja. Saya kira ada (kemungkinan), kita tak tahu itu kapan. Tapi probability, teori kemungkinan itu, semuanya harus dilakoni dengan pikiran yang sehat dan baik," ujar Surya Paloh saat memberikan keterangan seusai bertemu Presiden PKS Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).
Surya Paloh mengatakan, dalam negara demokrasi yang sehat dibutuhkan kekuatan penyeimbang dan menjalankan sistem check and balance.
Di sisi lain, pemerintah yang sehat harus mampu menerima kritik yang solutif dan membangun.
Ia mengatakan, pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada lagi pihak-pihak yang mengkritisi kebijakan pemerintah.