Baca tanpa iklan
Diketahui sebelumnya, Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Sohibul Iman bertemu di kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, pada Rabu (30/10/2019).
PKS merupakan salah satu pengusung paslon Prabowo Subianto - Sandiaga Uno bersama dengan PAN, Gerindra dan Demokrat.
Sementara Nasdem, merupakan partai koalisi atau loyalis Jokowi sejak Pilpres 2014.
Pertemuan mereka menyatakan tiga hal antarkesepakatan masing-masing parpol, yaitu:
Pertama, Nasdem dan PKS siap untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah di DPR.
Kedua, Nasdem dan PKS sepakat menjaga kedaulatan NKRI dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Ketiga, Nasdem dan PKS siap mewariskan sejarah kerja sama para pendiri bangsa, antara kelompok nasionalis yang memuliakan nilai-nilai agama dan kelompok Islam yang memegang teguh nilai-nilai kebangsaan.
Zulkifli Hasan menyebut gerakan pertemuan seperti ini merupakan pertanda, partai-partai telah mulai melakukan penjajakan untuk berkoalisi pada pilkada atau pun pilpres yang akan datang.
Mantan Ketua MPR tersebut menilai, pertemuan antar kedua partai yang diketahui berseberangan di pilpres 2019 itu dapat mengubah politik di Indonesia pada 2024 mendatang.
"Kan politik tu gerakan ada tanda-tanda. Saya kira tidak terlepas nanti persiapan-persiapan yang akan datang ," ungkapnya.
Meski demikian, Zulkifli Hasan masih enggan membahas kemungkinan munculnya koalisi baru dengan Nasdem.
Ia mengungkapkan, akan adanya tanda-tanda gerakan untuk pilkada dan pilpres mendatang.
"Iya yang dekat kan 2020 pilkada, yang jauh kan 2024. Itu mungkin sinyal-sinyal. Kan penjajakan namanya. Walaupun 2024 masih jauh," jelas Zulkifli Hasan.
Di sisi lain, Jhonny G Plate, yang juga politisi Partai Nasdem, membenarkan setelah bertemu PKS akan ada pertemuan antara Nasdem dan PAN.
Jhonny G Plate membantah jika rencana pertemuan Nasdem dengan sejumlah partai di luar pemerintahan diartikan untuk membangun kekuatan di pemilihan presiden 2024.
"Safari politik itu kan kalau di dalam koalisi partai-partai koalisi kabinet, kita kan sudah satu. Bahkan koalisi kabinet sudah diperlebar lagi, dengan masuknya Partai Gerinda ke dalam semakin kuat. Tetapi kita juga mempunyai sahabat-sahabat di parlemen yang di luar kabinet, " pungkas Menteri Kominfo tersebut.
Mengenai jadwal pertemuan, Jhonny G Plate mengatakan masih belum diatur.
Ia mengaku masih sekadar bertemu dan berdiskusi dengan Zulkifli Hasan.
Bisa Berbeda Arah dengan Jokowi
Setelah Bertemu PKS, Surya Paloh Tegaskan Bisa Saja Nasdem Berbeda Arah dengan Jokowi
Partai Nasdem yang diketuai Surya Paloh melakukan safari politik ke Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ).
Pertemuan in berLangsung tak lama setelah Jokowi mengumumkan susunan kabinet Indonesia Maju.
• Nasdem Sanjung PKS Pilih Oposisi saat Kalah di Pilpres, Anak Buah Surya Paloh Singgung Gerindra?
• Surya Paloh Nasdem Kirim Kode Keras ke Jokowi yang Ajak Gerindra, Bikin Kesepakatan Ini dengan PKS
• Setelah Temui PKS, Surya Paloh Ungkap Kemungkinan Partai Nasdem Berhadapan dengan Jokowi Maruf Amin
• Kabar Buruk untuk Jokowi, Inilah Dampak Bila NasDem Oposisi, Ucapan Surya Paloh jadi Peringatan
Partai Nasdem menyatakan tidak menutup kemungkinan akan berbeda arah dan sikap dengan pemerintah yang saat in dipimpin oleh Jokowi.
Meskipun, kata Ketum Nasdem, Surya Paloh, saat ini masih tergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo ( Jokowi ) - Maruf Amin.
Selain itu, tiga kader Partai Nasdem juga menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.
Menurut Surya Paloh, bisa saja sikap Partai Nasdem nantinya akan sejalan dengan parpol oposisi, seperti Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ), dalam mengkritik kebijakan pemerintah.
"Bukan masalah ada kemungkinan akan berhadapan dengan pemerintah atau tidak. Seluruh kemungkinan kan ada saja. Saya kira ada (kemungkinan), kita tak tahu itu kapan. Tapi probability, teori kemungkinan itu, semuanya harus dilakoni dengan pikiran yang sehat dan baik," ujar Surya Paloh saat memberikan keterangan seusai bertemu Presiden PKS Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).
Surya Paloh mengatakan, dalam negara demokrasi yang sehat dibutuhkan kekuatan penyeimbang dan menjalankan sistem check and balance.
Di sisi lain, pemerintah yang sehat harus mampu menerima kritik yang solutif dan membangun.
Ia mengatakan, pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada lagi pihak-pihak yang mengkritisi kebijakan pemerintah.
"Pemerintah membutuhkan pikiran kritis tapi yang kami sepakati pikiran kritis ini dilandasi oleh niat baik, pikiran yang mengkritisi secara konstruktif, bukan untuk saling merusak menjatuhkan, tapi dengan semangat membangun," tutur dia.
"Nah itu sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kami percaya itu memberikan sumbangsih bagi satu proses pendidikan politik yang ada di negeri ini," ucap Paloh.
Nasdem bersama PDI-P, Partai Golkar, PPP, dan PKB adalah partai pengusung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.
Sementara PKS bersama Partai Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Namun belakangan, setelah Jokowi resmi menjadi presiden, Gerindra memastikan berada di barisan pemerintah. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang juga capres pesaing Jokowi, ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan.
Kesepakatan Nasdem dengan PKS
Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat berjuang bersama-sama dalam memperkuat fungsi pengawasan di DPR RI.
Kesepakatan itu tertuang dalam pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh beserta jajaran DPP partainya dan Ketua Umum PKS, Sohibul Iman beserta jajaran DPP partainya, di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).
Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam itu, menghasilkan tiga kesepakatan antara NasDem dengan PKS.
Sekretaris Jenderal PKS, Mustafa Kamal membacakan hasil kesepakaran dimana kedua partai menghargai pilihan politik masing-masing tapi tetap berjuang bersama memperkuat demokrasi.
"Pertama, saling menghormati sikap konstitusional dan pilihan politik masing-masing partai. Partai NasDem menghormati sikap dan pilihan politik PKS untuk berjuang membangun bangsa dan negara di luar pemerintahan. Di saat yang sama, PKS juga menghormati sikap dan pilihan politik NasDem yang berjuang di dalam pemerintahan," kata Mustafa Kamal.
Mustafa Kamal mengatakan perbedaan sikap politik kedua partai tersebut tidak menjadi penghalang bagi NasDem dan PKS untuk bersama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat fungsi checks and balances di DPR.
"Demokrasi yang sehat itu penting untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, keagamaan, pendidikan, kesehatan, budaya dan lainnya," kata Mustafa Kamal.
Kesepahaman kedua antara PKS dan NasDem, kata Mustafa, adalah soal kedaulatan NKRI.
PKS-NasDem tidak akan memberi tempat untuk gerakan separatisme, terorisme hingga radikalisme.
"Serta tidak memberikan tempat kepada tindakan separatisme, terorisme, radikalisme, intoleransi, dan lainnya yang bertentangan dengan 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Mustafa Kamal.
Ketiga, lanjut Mustafa, PKS dengan NasDem menyadari bangsa ini diperjuangkan oleh para pendiri bangsa dari kelompok nasionalis dan kelompok Islam.
"Generasi penerus dari 2 komponen bangsa tersebut harus mampu menjaga warisan sejarah pendiri bangsa ini dengan saling menghormati saling memahami dan saling bekerja sama dalam rangka menjaga kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai atau golongan," jelasnya.
(*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Surya Paloh: Ada Kemungkinan Nasdem Berhadapan dengan Pemerintah
(Tribunnews.com/Nidaul 'Urwatul Wutsqa)