Kawan William Aditya Sarana PSI Sarankan Mundur, Pegawai Pertamina Tolak Ahok, Jokowi Memilih BTP

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Kali ini kawan William Aditya Sarana PSI Sarankan Mundur, pegawai Pertamina tolak Ahok, Jokowi Memilih Ahok BTP 

Kali ini Presiden Jokowi sudah secara resmi memilih Ahok melalui Menteri Erick Tohir memilih sebagai bagian dari BUMN Pertamina.

Sebelum mencuat ada yang menolak, dari elemen Pertamina yang tolak Ahok BTP

Politikus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Mohammad Guntur Romli mengatakan sebaiknya pegawai Pertamina yang menolak kehadiran Basuki Tjahaja Purnama ( BTP ) alias Ahok segera mundur.

"Untuk pegawai Pertamina yang menolak Pak Ahok sebaiknya mundur, banyak yang mau kerja di Pertamina," ujar Guntur Romli kepada wartawan Tribunnews.com, Jumat (22/11/2019).

Kali ini Guntur Romli pun mengucapkan selamat kepada Ahok karena telah ditunjuk untuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina.

Menurutnya, tugas Ahok ialah membersihkan jajaran yang korup serta meningkatkan profesionalitas dan produktivitas Perusahaan Pertamina.

Menurut Guntur Romli, mereka yang bermain politik di dalam Pertamina memang sudah selayaknya untuk didepak karena tidak bekerja secara profesional.

"Selamat buat Pak Ahok yang menjadi Komut Pertamina, saatnya bersih-bersih dan meningkatkan profesionalitas dan produktivitas Pertamina," katanya.

"Mereka yang sudah bermain politik di Pertamina bukan bekerja secara profesional sudah layaknya didepak," tambah Guntur Romli.

Sosok Ahok harus ubah cara komunikasi

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade angkat bicara terkait penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( BTP ) atau Ahok jadi Komisaris Utama Pertamina oleh Kementerian BUMN.

Ia meminta Menteri BUMN Erick Tohir mengingatkan Ahok untuk menjaga sikap dan komunikasinya.

"Saya hanya mengingatkan beberapa hal kepada pak Erick. Sebelum dilantik Senin atau Selasa, tolong pak Ahok diajak kembali bicara,

ingatkan pak Ahok agar mengubah cara berkomunikasi yang bersangkutan," ujar Andre Rosiade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).