Pemerintah Guyur Rp 80 Miliar Buat Pembebasan Lahan Bangun Bendungan di Lokasi Ibu Kota Baru

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Songsong ibu kota baru Negara Indonesia di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, kini akan buat infrastruktur Bendungan.

Progres pembangunan Bendungan Sepaku - Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur terus digenjot.

Bahkan, baru saja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyerahkan berkas atau data tahapan persiapan serta penetapan lokali (Penlok) pembangunan bendungan tersebut pada Kamis, (30/1/2020).

Hal tersebut diungkapkan langaung Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Penajam Paser Utara, Nicko Herlambang kepada Tribunkaltom.co, Senin (3/2/2020).

Dikatakan Nicko, tahun 2020 ini Pemprov Kalimantan Timur yang didapat dari pemerintah pusat, telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 80 miliar untuk pembebasan lahan.

Dan Rp 670 miar untuk pembangunan Bendungannya.

Baca Juga:

• Curhat 3 Desainer Balikpapan Terkait Tantangan Fashion Lokal Seiring Ibu Kota Baru di Kaltim

• Presiden Jokowi Inginkan Tahun 2024 Pindah Semua, Draf RUU Ibu Kota Baru Masuk Babak DPR

• Alibaba Cloud Bakal Ikut Berperan dalam Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur

• Ibu Kota Baru Indonesia, Jokowi Ingin Bak London New York Masdar City Konsep Metropolitan Smart City

"Tahun ini rencananya mulai dikerjakan," ujarnya.

Dijelaskan Nicko, tahapan pembebasan lahan tersebut saat ini masih dalam proses inventarisasi peta bidang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Timur.

Ini untuk mengetahui berapa jumlah pemilik lahan.

Ketahui luas lahan tiap pemiliknya.

Baca Juga:

• Jepang Lirik Investasi di Ibu Kota Baru Kalimantan, Bangun Listrik Tenaga Air, Tawarkan Harga Murah

• Ibu Kota Baru akan Diikuti Bencana Ekologis Seperti Jakarta, Walhi Pertanyakan Jaminan Jokowi

• Ada Kendaraan Tanpa Awak, Lokasi Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur Bumikan Teknologi 5G

• Presiden Jokowi akan Paksa PNS Pindah ke Penajam Paser Utara Kutai Kartanegara Lokasi Ibu Kota Baru

Serta mengetahui legalitas status tanah warga.

Kantor Pertanahan Penajam dibantu dengan tim dari BPN provinsi.

Ini membentuk tim melakukan proses pembebasan lahan.