Ibu Kota Baru
Presiden Jokowi Inginkan Tahun 2024 Pindah Semua, Draf RUU Ibu Kota Baru Masuk Babak DPR
Presiden Jokowi ingin tahun 2024 semuanya pindah, Kementerian hingga Lembaga Negara, jadi tidak bertahap-tahap.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur bukan langkah yang main-main alias sandiwara pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin.
Kabarnya sekarang ini draf RUU ibu kota baru sudah akan diajukan ke DPR.
Berharap bisa cepat selesai, Presiden Jokowi ingin tahun 2024 semuanya pindah, Kementerian hingga Lembaga Negara, jadi tidak bertahap-tahap.
Pihak Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menyebut pemerintah telah menyelesaikan draf Rancangan Undang-undang ibu kota baru.
"Minggu depan saya harapkan, insyaallah kami sampaikan ke DPR," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2020).
Menurut Jokowi, ibu kota baru nantinya dikelola oleh Badan Otorita Ibu Kota, tetapi masih di bawah administratif Provinsi Kalimantan Timur.
Baca Juga:
• Nagara Rimba Nusa Jadi Juara I Sayembara Desain Ibu Kota Baru, Berikut Daftar Pemenang dan Desain
• Selain Resmikan Tol dan Lihat Ibu Kota Baru di Penajam, Jokowi Bakal Lakukan Ini di Balikpapan
• 3 Juara Sayembara Desain Ibu Kota Baru Bersinergi, Jadwal Pelaksanaan Konstruksi Fisik di Sepaku
• Inilah Pemenang Sayembara Desain Ibu Kota Baru, Tema Nagara Rimba Nusa Jadi Juara I
"Tapi nanti kan ini dibaca di Dewan ( DPR ), yang paling penting saya kemarin titip Bappenas yang menyiapkan ini ada fleksibilitas organisasi. Jadi ada kecepatan di situ," tutur Jokowi.
Total lahan termasuk cadangan untuk ibu kota baru seluas 256 ribu hektare, dan untuk kawasan inti ibu kota hanya 56 ribu hektare.
Dari kawasan itu, yang dipakai untuk pemerintahan hanya 5.600 hektare.
Adapun biaya pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur, diperkirakan mencapai Rp 466 triliun.
Anggaran tersebut berasal dari APBN sebesar 19,2 persen atau Rp 89,4 triliun.
Dari skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar 54,4 persen atau Rp 253,4 triliun, dan dari swasta sebesar 26,4 persen atau sebesar Rp 123,2 triliun.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menyebut seluruh aparatur sipil negara (ASN) di tingkat Kementerian dan lembaga, akan pindah ke ibu kota baru di Kalimantan Timur.
"Pindah semuanya langsung (tidak bertahap)."
