Mahfud MD Bocorkan Hasil Rapat Pemulangan WNI eks ISIS, Singgung Din Syamsuddin dan Komnas HAM

TRIBUNKALTIM.CO - Mahfud MD bocorkan hasil rapat pemulangan WNI eks ISIS, singgung Din Syamsuddin dan Komnas HAM.

Wacana pemulangan 600-an WNI eks ISIS dari Suriah dan Irak menuai pro dan kontra.

Meski secara pribadi menolak, namun Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menyerahkan keputusan tersebut pada rapat terbatas menteri.

Menkopolhukam Mahfud MD pun membocorkan hasil rapat dan akan menyampaikannya ke Jokowi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menanggapi soal pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS.

Mahfud mengatakan alternatif tersebut akan dilaporkan ke presiden.

Ia mengaku sudah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak.

• Lucinta Luna Ditangkap Polisi, Diduga Pakai Narkoba Ekstasi, Ada Obat Psikotropika, Begini Nasibnya

• Debat Panas Refly Harun vs Ali Mochtar Ngabalin Soal Pemulangan WNI eks ISIS, Tanggung Sendiri Ente

• Anak Buah Megawati Bongkar Kejanggalan Formula E, Juga Rp 1,16 T yang Dialokasikan Anies Baswedan

• Ada Mahfud MD, Menteri Agama Fachrul Razi Tak Lagi Komentar Soal WNI eks ISIS, Diperingati Jokowi?

Akan tetapi, ia enggan merinci soal alternatif yang sudah dibuat.

Mahfud juga tak ingin gegabah dengan wacana tersebut, karena banyak masukan dari berbagai pihak yang harus dilihat.

Dilansir dari kanal Yotube Kompas TV, Senin, (10/2/2020), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menkopolhukam), Mahfud MD menengatakan dirinya telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa pihak.

"Kemenag, BNPT, Menlu, Menkumham, bahas teroris pelintas batas FTF ya, Foreign Terorist Fighters, belum ada perkembangan," Ujar Mahfud MD.

"Ya pokoknya dibicarakan dulu lah, sekarang kan jadi perhatian publik.

Kita bicarakan dulu."

"Kan lagi rame orang boleh dipulangkan apa tidak gitu, ada yang mengatakan itu tidak boleh dipulangkan karena itu virus."

"Ada yang mengatakan seperti pak Din Syamsudin, Komnas HAM, mengatakan itu tugas negara untuk memulangkan mereka."