Iuran BPJS Naik

Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Masih Bisa Dibatalkan Oleh MA, Ahli Hukum Sarankan Hal Ini

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Masih Bisa Dibatalkan Oleh MA, Ahli Hukum Sarankan Hal Ini

TRIBUNKALTIM.CO - Mulai bulan Juli iuran BPJS Kesehatan dipastikan bakal naik.

Kenaikan itu ditujukan bagi mereka pemegang asuransi kesehatan kelas 1 dan 2.

Kepastian kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu seiring dengan terbitnya  Peraturan Presiden  ( Perpres ) Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muslim indonesia (UMI) Makassar, Fahri Bachmid, mengatakan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, berpotensi diuji materi ke Mahkamah Agung (MA).

Menurut dia, Perpres itu berpotensi diuji materi ke MA, karena dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam konteks ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,

"Secara yuridis, jika dilihat dari keberlakuan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 ini sangat potensial untuk digugat kembali (diuji meteril,-red) ke Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan," kata dia, saat dihubungi, Rabu (13/5/2020).

• Jokowi Tega Naikkan Iuran BPJS Kesehatan Saat Krisis, Komisi IX DPR Sebut Kebijakan Tidak Tepat

• Mata Najwa Tadi Malam, Anak Buah Jokowi Dicecar Najwa Shihab, Cium Aroma Politis Relaksasi PSBB

• Kompak dengan Puan Maharani, Putra Jokowi Dapat Arahan Khusus dari Ganjar Pranowo, Gibran: Rahasia

Dia menilai Perpres itu pada dasarnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan dengan nominal yang sedikit berbeda dari kenaikan iuran sebelumnya berdasarkan ketentuan dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Dia menjelaskan putusan MA yang telah membuat kaidah hukum terkait melarang pemerintah untuk menaikan iuran BPJS Kesehatan adalah telah bersifat final dan mengikat, sifat putusan itu adalah “ergo omnes” yang mengikat lembaga negara lain,termasuk lembaga kepresidenan.

Sehingga seharusnta tidak dapat ditafsirkan lain selain daripada yang telah ditentukan Mahkamah Agung dalam putusan itu.

"Suka atau tidak suka itu telah menjadi hukum, sehingga putusan MA itu wajib dijalankan sebagaimana mestinya, tidak boleh membuat tafsiran lain," tuturnya.

Halaman
1234