Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Iuran BPJS naik, Refly Harun mengkritik pejabat yang ngomong warga turun kelas saja jika tak mampu bayar kelas 1 dan 2.
Seperti diketahui beberapa pejabat negara menyarankan agar masyarakat peserta BPJS Kesehatan kelas 1 dan 2 untuk turun kelas ke kelas 3 jika tak mampu bayar.
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengkritik pernyataan sejumlah pejabat soal kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ).
• Reaksi Tak Terduga Sandiaga Uno Saat Refly Harun Kritik Pemerintahan Joko Widodo dan Relawan Jokowi
• Dirampok 20 Orang Bawa Pedang, Rumah Mewah Orang Terkaya di Kuningan Pernah Dirampok 9 Tahun Lalu
• China Akhirnya Akui Hancurkan Sampel Virus Corona di Awal Wabah, tapi Bukan Seperti Tudingan Amerika
• Niat Zakat Fitrah Lengkap untuk Diri Sendiri, Keluarga, dan Orang Lain, Bahasa Arab, Latin & Artinya
Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menyoroti imbauan agar peserta BPJS kelas 1 dan 2 dipersilakan turun ke kelas 3 jika tak mampu membayar kenaikan iuran.
Hal itu dinilainya tak selayaknya disampaikan karena banyak masyarakat yang kini tengah kesulitan ekonomi.
Tak hanya itu, Refly juga menyebut Pemerintah seolah terlalu enteng meminta masyarakat turun ke kelas 3.
Melalui kanal YouTube Apa Kabar Indonesia tvOne, Minggu (17/5/2020), Refly Harun mulanya menyinggung soal pembatalan kenaikan iuran BPJS yang sempat disampaikan Mahkamah Agung (MK).
Meski sempat dibatalkan MA, nyatanya Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menyampaikan langsung adanya kenaikan iuran BPJS mulai Juli 2020 mendatang.
"Ketika ada Perpres sebelumnya yang dibatalkan MA, itu ada skenario kenaikan yang memungkinkan BPJS bisa surplus ratusan triliun," kata Refly.
"Dalam peraturan yang baru, kenaikan iuran hanya terjadi pada peserta kelas 1 dan kelas 2 BPJS. Sedangkan untuk kelas 3 masih mendapat subsidi Pemerintah hingga akhir 2020."
Terkait hal itu, Refly Harun menyebut keberadaan subsidi itu justru menyusahkan Pemerintah Daerah.
Sebab, Pemerintah daerah justru dipaksa berutang pada BPJS untuk membayar subsidi peserta kelas 3.
"Pada waktu itu kemudian sama MA dibatalkan, sekarang dengan kenaikan yang tidak sampai 100 persen ini maka skenario recovery-nya adalah memang ada subsidi di kelas tiga," ujar Refly Harun.
"Tapi jangan lupa subsidi itu jadi beban Pemerintah daerah."
Ia bahkan menyinggung kemarahan Walikota Solo, FX Rudyatmo soal kenaikan iuran BPJS.