Pertamina Berencana Hapuskan Bensin Premium dan Pertalite dari Daftar Jual di SPBU

TRIBUNKALTIM.CO - Pertamina berencana untuk menghapuskan bensin premium dan Pertalite di SPBU.

Rencana ini diambil seiring dengan keinginan untuk mengurangi emisi gas karbon.

Serta menghapus bahan bakar yang tidak ramah lingkungan

Hal ini dikatakan oleh Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati.

Rencananya Pertamina yang akan menghapus bensin atau bahan bakar minyak ( BBM ) yang tidak ramah lingkungan agar sejalan dengan kesepakatan pemerintah untuk mengurangi emisi gas karbon.

Kesepakatan itu ada di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 tahun 2017 mengenai batasan Research Octane Number (RON).

• Mahfud MD Beberkan Sikap Jokowi Soal RUU HIP dan Tap MPRS 25 Tahun 1966 Tentang Komunis dan Marxisme

• Puan Maharani Soroti Kebijakan Nadiem Makarim Buka Sekolah di Zona Hijau, Singgung Peran Orangtua

"Jadi ada regulasi KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang menetapkan bahwa untuk menjaga emisi karbon itu, menjaga polusi udara ada batasan di RON berapa gitu, di kadar emisi berapa," ujarnya dalam sebuah diskusi virtual, Senin (15/6/2020).

Berdasarkan Peraturan KLHK Nomor P.20 Tahun 2017, Indonesia sudah harus mengadopsi kendaraan BBM berstandar Euro 4 sejak 10 Maret 2017.

BBM yang memenuhi standar Euro 4 adalah bensin dengan Research Octane Number (RON) di atas 91 dan kadar sulfur maksimal 50 ppm.

Sementara itu, bensin Pertamina yang berada di bawah RON 91 ada Pertalite dengan RON 90 dan Premium RON 88.

Jika berpatokan pada aturan tersebut, Premium dan Pertalite tidak sesuai standar karena masih di bawah aturan Euro 4.

• Anies Baswedan Beber Indikator Epidemiologi Covid-19 di Masa Transisi, Bakal Kembali ke PSBB Lama?

Wacana bensin Premium dihapus sebetulnya bukan usulan baru.

KPBB (Komite Penghapusan Bensin Bertimbel) mengusulkan bensin Premium 88 dihapus karena tidak sesuai teknologi otomotif sekarang.

"Masa kita menggunakan BBM yang kualitasnya zaman 50 tahun yang lalu? Mending dihapus sekalian karena kalau digunakan, kendaraan kita akan cepat rusak," ungkap Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin di Gedung Sarinah, Jakarta, 2018 lalu.

Lebih dari tiga tahun lalu, tepatnya pada 23 Desember 2014, Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang diketuai Faisal Basri pernah merekomendasikan agar impor BBM jenis RON 88 atau Premium dihentikan.