Di ILC, Ali Ngabalin Dicecar PKS dan Fadli Zon Soal Kemarahan Jokowi, Karni Ilyas Bereaksi Bantu

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Polemik Ahok Kandidat Bos Ibu Kota Negara, Fadli Zon Tunjukkan Foto Aksi 212, Ali Ngabalin Bereaksi

TRIBUNKALTIM.CO - Di ILC, Ali Mochtar Ngabalin dicecar PKS dan Fadli Zon soal kemarahan Jokowi, Karni Ilyas bereaksi bantu.

Pidato Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Rapat Kabinet Indonesia Maju menjadi topik acara Indonesia Lawyers Club atau ILC.

Diketahui, Jokowi mengkritik langsung kinerja para Menterinya dalam menangani pandemi Virus Corona atau covid-19.

Ali Mochtar Ngabalin dari KSP pun mendapat banyak pertanyaan dari narasumber ILC lainnya seperti Fadli Zon dan politikus PKS.

Presenter Karni Ilyas turut mendesak Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menjawab pertanyaan.

Hal itu tampak dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di TvOne, Selasa (30/6/2020).

• Berita Terbaru Gaji 13 PNS TNI Polri dan Pensiunan, Kemenkeu Minta Maaf, Kapan Sebenarnya Dicairkan?

• Achmad Yurianto Beber Fakta Mengejutkan di Jawa Timur, Sorot Jumlah Tes Spesimen di Wilayah Khofifah

• Pengawalan Ketat TNI - Polri ke 105 TKA China yang Tiba di Sulawesi Utara, Anggota DPRD Ikut Demo

• Ibu Raffi Ahmad Ogah Jalani Hubungan Serius Dengan Sule, Amy Qanita : Kalau Buat Kenyataan Jangan

Pertanyaan itu muncul saat membahas Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik kinerja menterinya yang dinilai kurang tanggap menangani pandemi Virus Corona (covid-19).

Awalnya, Ali Mochtar Ngabalin menjelaskan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat selama pandemi.

"Tiga hal yang disiapkan presiden, yang pertama rakyat tidak boleh lapar, yang kedua usahanya tidak boleh terkapar, yang lebih penting masyarakat terpapar covid," jelas Ali Mochtar Ngabalin.

"Makanya kenapa kemarin presiden menggunakan diksi rem dan gas? Harus dipahami itu," lanjutnya.

Ngabalin menambahkan saat ini Jokowi sedang fokus mendorong masyarakat mematuhi protokol kesehatan.

Menanggapi penjelasan itu, Politisi PKS Nasir Djamil menyinggung penyerapan anggaran untuk covid-19 oleh Kementerian Kesehatan masih sangat minim, yakni baru 1,53 persen.

"Sebenarnya logikanya sederhana. Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) sudah disediakan, kemudian presiden mengeluh dan jengkel kenapa daya serapnya rendah," kata Nasir Djamil.

Halaman
1234