Baca tanpa iklan
Satu di antaranya adalah diperuntukkan untuk bantuan sembako di wilayah Jabodetabek yang saat ini menjerat Juliari Batubara.
"Apakah KPK mampu dan mau untuk mengungkap lebih jauh sampai dengan Rp 200 triliun ini minimal," kata dia.
Menurutnya, beberapa alokasi anggaran bansos covid-19 juga rawan untuk disalahgunakan.
Seperti yang diketahui, tidak hanya bantuan sembako, pemerintah juga memberikan program bansos lainnya.
Seperti Kartu Prakerja yang sempat menjadi polemik, hingga Bantuan Langsung Tunai ( BLT).
Baca juga: Amanda Manopo Unfollow dan Hapus Foto Billy Syahputra, Gara-gara Pemeran Aldebaran atau Cuma Prank?
Baca juga: LENGKAP Ramalan Zodiak 7 Desember 2020, Momen Bahagia Sagitarius, Ada Apa dengan Taurus dan Aries?
Oleh karenanya, ia berharap KPK bisa mengembangkan penyelidikannya lebih jauh.
"Misalnya ada sembako, ada bansos Jabodetabek, kemudian ada bansos non Jabodetabek sekitar Rp 32 triliun, ada Kartu Prakerja, ada diskon listrik, BLT, dan lain-lain," katanya.
"Ini kan kerja besar, harus dengan pendekatan case building dan juga pendekatan audit investigatif secara menyeluruh," jelas Febri Diansyah.
Kegiatan Juliari Batubara Sebelum Jadi tersangka
Seusai ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK), Menteri Sosial Juliari P Batubara akhirnya menyerahkan diri ke lembaga antirasuah itu pada Minggu (6/12/2020) dini hari.
Juliari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bantuan sosial (bansos) penanganan covid-19.
Dua hari sebelum Juliari ditetapkan menjadi tersangka, yang bersangkutan masih sempat melakukan kegiatan bagi-bagi bansos di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (4/12/2020).
Dikutip dari Kemsos.go.id, Juliari saat itu diketahui melakukan serangkaian kunjungan kerja di Malang.
Pada kunjungan tersebut, Kemensos memberikan bantuan senilai Rp 1.624.200.000 ke warga di Kabupaten Malang.