Baca tanpa iklan
Menurut Edwin, umumnya kasus penyiksaan diselesaikan dengan mekanisme internal etik/disiplin dibandingkan proses peradilan pidana.
“Publik mempertanyakan, equality before the law dan efek jeranya.
Memang, penyiksaan masih memiliki problem regulasi, karena tidak ada di KUHP sehingga disamakan dengan penganiayaan,” kata Edwin.
Kedua, bagaimana Kapolri menyikapi penyebaran hoax dan ujaran kebencian (hate speech) yang terus meningkat beberapa tahun terakhir?
Polda Metro Jaya di 2020 melansir telah menangani 443 kasus hoax dan hate speech.
Baca juga: Lengkap, Kronologi Crazy Rich Surabaya Menang 1,1 Ton Emas dari PT Antam, Sempat Rugi Rp 573 Miliar
Sebanyak 1.448 akun media sosial telah dilakukan take down, sedangkan 14 kasus dilakukan penyidikan hingga tuntas.
“Yang sering muncul menjadi pertanyaan publik atas perkara ini ialah, sejauh mana Polri bertindak imparsial tanpa melihat afiliasi politik dari para pelakunya,” tanya Edwin.
Ketiga, bagaimana pendekatan restorative justice yang akan dikembangkan Polri?
Menjadi rahasia umum, kondisi penjara over capacity.
Jumlah napi yang masuk, tak berbanding lurus dengan kapasitas lembaga pemasyarakatan.
Besaran jumlah napi yang masuk dengan keluar amat tidak berimbang.
“Situasi ini sebaiknya disikapi Polri menggunakan pendekatan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana,” kata Edwin.
Keempat, bagaimana upaya Kapolri memerangi korupsi di korpsnya?
Edwin membeberkan kasus surat palsu Djoko Tjandra yang tidak terlepas dari praktik suap, telah menempatkan 2 jenderal polisi sebagai terdakwa.
Apresiasi kepada Polri yang menindak oknum jenderal pada tindak pidana ini.