Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Aksi politikus PDIP Ribka Tjiptaning menolak vaksin Sinovac masih jadi perbincangan.
Lantaran PDIP merupakan pendukung Pemerintah, dan vaksin Sinovac merupakan program jajaran Jokowi.
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun pun menaruh curiga dengan aksi Ribka Tjiptaning yang berlatar belakang dokter, tersebut.
Mantan Komisaris Utama Pelindo I ini menduga ada perang tak terbuka dikalangan Pemerintah dan partai pendukungnya.
Menurut Refly Harun, bisa jadi PDIP tak suka dengan pemilihan vaksin Sinovac.
Hal ini terlihat dari sikap Ribka Tjiptaning.
Baca juga: Live Streaming Trans 7, Tema Mata Najwa Malam Ini, Dikepung Bencana, Mobil Jokowi Terobos Banjir
Baca juga: Kabar Gembira Buat Karyawan, Menaker Beri Bocoran BLT BPJS Termin III Berlanjut, Tapi Ada Syaratnya
Baca juga: Cek Kunci Jawaban Tema 5 Kelas 3 SD Halaman 116 117 119 112, Buku Tematik Pembelajaran 6 Subtema 2
Baca juga: Digeser PDIP di DPR Akibat Tolak Vaksin Sinovac, Ribka Tjiptaning Angkat Suara, Respon Mengejutkan
Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning dirotasi atau dipindah dari komisi IX ke komisi VII.
Pemindahan tersebut menyusul adanya sikap penolakan yang dilakukan Ribka terkait vaksinasi Covid-19.
Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyebut ada tiga pihak yang justru dirugikan atas pemindahan Ribka.
Dilansir dari kanal YouTube pribadinya, Selasa (19/1/2021), Refly Harun mengatakan tiga pihak yang dirugikan tersebut adalah rakyat, Ripka dan PDIP itu sendiri.
"Rugi bagi Ribka Tjiptaning karena expertise kemudian tidak dipakai lagi," ujar Refly Harun.
"Rugi bagi rakyat karena tidak bisa mendapatkan wakil rakyat yang qualified di bidangnya."
"Dan yang ketiga rugi bagi PDIP karena missile, senjata PDIP di fraksi mejadi melemah karena menempatkan orang yang keliru dan mencabut orang yang mempunyai pengalaman di bidang itu," jelasnya.
Refly Harun lantas beranggapan bahwa penolakan dari Ribka tersebut sedikit banyak menggambarkan sikap dari partainya.
Oleh karenanya, ia menduga penolakan yang dilakukan Ribka sejalan dengan PDIP.
"Walaupun sebenarnya bisa jadi PDIP juga diam-diam protes dengan Sinovac ini tapi biasanya perang itu tidak mau ditampakkan secara terbuka," kata Refly Harun.
Lebih lanjut, Refly Harun menyinggung hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDIP yang bisa dikatakan tidak baik-baik banget.
Terlebih dikatakannya, Jokowi sendiri tidak memiliki kekuasaan di PDIP.
Baca juga: Lengkap Kunci Jawaban Buku Tematik Tema 6 Kelas 4 Halaman 84-92, Cita-citaku Subtema 3 & Gadjah Mada
Maka dari itu, dua faktor tersebulah yang dinilai Refly Harun selalu membayangi setiap kebijakan dari Jokowi.
"Karena kita harus pahami konstelasi politik presiden Jokowi memiliki hubungan yang unik dengan PDIP, naik dan turun," ungkapnya.
"Karena beliau adalah presiden tapi di partai beliau nothing, no body, tidak memiliki kekuasaan apa-apa karena semuanya ditentukan oleh ketua umum dan putri mahkota," pungkasnya.
Ribka Tjiptaning Masih Beruntung
Dalam kesempatan sama, Refly Harun menilai Ribka masih beruntung karena hanya dirotasi.
Refly Harun mulanya memberikan kritik kepada seluruh partai politik, tidak hanya PDIP.
Dirinya menyebut partai politik kurang bisa menghargai dan memanfaatkan potensi yang dimiliki setiap kadernya.
Hal itu dibuktikan dengan penempatan kader di parlemen yang tidak sesuai dengan performa yang bersangkutan.
Baca juga: Bursa Transfer Liga Italia, Proyek Maldini Berlanjut, Cari Penerus Serginho, Bek Barcelona Diincar
Sehingga terkesan para anggota DPR bekerja bukan untuk rakyat melainkan atas kemauan dan arahan partai politiknya.
"Jadi anggota DPR itu bukan belong the people tapi belong to fraksi atau partai politik," kata Refly Harun.
"Harusnya mereka lebih dimiliki oleh rakyat karena mereka maju sebagai wakil rakyat bukan wakil dari partai politik maupun fraksi," jelasnya.
Meski begitu, ia menyebut yang dialami Ribka saat ini masih beruntung karena hanya dipindah tugaskan ke komisi lain.
Refly Harun lantas membandingkan dengan yang dialami oleh anggota DPR Fraksi PKB, Lily Wahid.
Dikatakannya bahwa adik dari Presiden ke-4 RI Gusdur itu harus diberhentikan setelah berbeda pendapat atau menentang kebijakan partai.
Menurutnya, Lily Wahid menentang soal kebijakan kenaikan BBM di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Tapi ya Ribka lebih untung tidak di-recoil karena sebelumnya beberapa anggota yang balelo dari fraksi partai politik itu sampai di-recoil," ungkapnya.
Baca juga: Akhirnya KPK Lanjutkan Kasus Harun Masiku, Panggil Daniel Tonapa Masiku, MAKI Beber Fakta Intelejen
Baca juga: Akhirnya Anies Minta Pusat Ambil Alih Koordinasi Soal Covid-19 di Jakarta & Sekitar, Alasan Terkuak
"Seperti misalnya dulu ada Lily wahid dari fraksi PKB ketika dia dulu berbeda pendapat dengan fraksinya dalam soal kenaikan BBM," jelasnya menutup.
(*)
Artikel ini telah tayang dengan judul Ribka Tjiptaning Digeser, Refly Harun Sebut Ada 3 Pihak yang Rugi: Bisa Jadi PDIP Diam-diam Protes, https://wow.tribunnews.com/2021/01/20/ribka-tjiptaning-digeser-refly-harun-sebut-ada-3-pihak-yang-rugi-bisa-jadi-pdip-diam-diam-protes?page=all.