Berita Nasional Terkini
Yunarto Wijaya Beber Keuntungan dan Kerugian Hak Interpelasi Formula E Bagi Anies Baswedan
Yunarto Wijaya beber keuntungan dan kerugian Hak Interpelasi Formula E bagi Anies Baswedan
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Rencana Hak Interpelasi yang kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus bergulir.
Hak Interpelasi ini digulirkan Fraksi PDIP dan PSI untuk memertanyakan pentingnya menggelar Formula E dengan dana fantastis.
Meski demikian, jumlah anggota DPRD DKI yang mengajukan Hak Interpelasi belum memenuhi syarat.
Pasalnya, muncul kabar Anies Baswedan melobi 7 fraksi lainnya agar tak menyetujui Hak Interpelasi tersebut.
Diketahui, Pemprov DKI mengucurkan dana triliunan demi menjadi tuan rumah balap mobil listrik Formula E, 2022 mendatang.
Sejatinya, Formula E digelar pertengahan 2020 lalu, namun batal karena pandemi Virus Corona.
Baca juga: Pendemo yang Desak Anies Baswedan Batalkan Formula E Dibubarkan Polisi, Sindir 7 Fraksi di DPRD DKI
Baca juga: Anies Baswedan Diserang Karangan Bunga, PDIP & PSI Dapat Dukungan, PKS: Yang Ngirim Segelintir Orang
Baca juga: KABAR GEMBIRA Anies Baswedan untuk Warga Jakarta saat PPKM, Inilah Daftar Kegiatan yang Dilonggarkan
Pengamat Politik Yunarto Wijaya menuuturkan Anies Baswedan bisa mengambil keuntungan dari Hak Interpelasi tersebut.
Dilansir Tribun Jakarta dalam artikel berjudul
Mas Anies Tak Perlu Khawatir, Yunarto Wijaya Sebut Interpelasi Formula E Justru Menguntungkan
Hak Interpelasi yang sedang diusahakan Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai justru bisa berdampak positif.
Interpelasi tersebut bisa dimanfaatkan Gubernur DKI untuk menyampaikan terang-benderang kepada warga Jakarta bahwa gelaran Formula E bermanfaat.
"Ini bisa jadi panggung untuk mendapatkan dukungan semua pihak.
Supaya Formula E benar-benar diyakinkan punya nilai positif untuk masyarakat, dan akhirnya mendapat dukungan," ujar pengamat politik Yunarto Wijaya, Rabu (1/9/2021).
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia itu meyakinkan, keuntungan itu bisa berbalik menjadi kerugian bila yang terjadi Gubernur DKI justru lebih memilih mengumpulkan perwakilan tujuh Fraksi sebagai bentuk penolakan terhadap Hak Interpelasi di DPRD DKI Jakarta.
"Menolak dengan cara melakukan lobi-lobi politik untuk membatalkan, membungkam hak yang dimiliki DPRD, jangan salahkan bila ada pihak yang curiga, jangan-jangan ini bermasalah," ungkap Yunarto Wijaya.
