Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Sejak invasinya ke Ukraina, Rusia mendapat sanksi ekonomi.
Beberapa negara yang gencar menjatuhi sanksi untuk Rusia agar lebih berat adalah Polandia dan negara-negara Baltik.
Namun ternyata tak semua negara-negara anggota Uni Eropa menyetujui dijatuhkannya berbagai sanksi kepada Rusia atas invasinya ke Ukraina.
Bahkan kini Uni Eropa terpecah terkait sanksi untuk Rusia.
Dilansir Daily Mail, Jerman dan Italia merupakan dua dari beberapa negara yang mencoba mencegah dijatuhkannya lebih banyak sanksi lagi kepada Rusia, demi melindungi ekonomi mereka sendiri.
Baca juga: Militer Rusia Terkuras Akibat Gempur Ukraina, Pentagon Khawatir Putin Pakai Nuklir
Baca juga: Alasan Rusia Invasi Ukraina Terbongkar, Putin Disebut Dalam Pengaruh Obat Kanker
Padahal, ada tekanan dari Polandia dan negara-negara Baltik yang berbatasan dengan Rusia.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim usaha dominasi global Barat akan segera berakhir saat ia mengecam sanksi yang dijatuhkan UE.
Vladimir Putin menyebut UE 'tidak menginginkan Rusia yang kuat dan berdaulat'.
Kini, UE mulai terpecah menjadi tiga.
Jerman - dengan dukungan dari Italia, Hongaria, Bulgaria dan Yunani - dinilai terang-terangan mengerem sanksi untuk Rusia.
Hal ini terjadi ketika negara-negara pro-sanksi, yang dipimpin oleh Polandia dan negara-negara Baltik, mendorong pembatasan lebih lanjut terhadap Rusia dan para oligarki.
Perselisihan internal di dalam UE sekarang berkecamuk antara 'Sanctionistas', negara-negara yang pro-sanksi, dan 'Contras', negara-negara yang memprioritaskan ekonomi mereka sendiri.
Baca juga: Rusia Tak Terima Biden Sebut Putin Penjahat Perang, Singgung Bom Nuklir di Jepang
Seorang diplomat UE mengatakan kepada The Times:
"Semakin jelas dari hari ke hari bahwa tiga pihak terbentuk: Polandia dan negara-negara Baltik, yang dikenal sebagai Sanctionistas yang menginginkan sanksi yang lebih banyak dan lebih kuat."
"Jerman, Italia, Hongaria, Bulgaria — Contras — yang memprioritaskan kepentingan ekonomi mereka sendiri; dan sisanya, negara-negara 'netral'."