Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO -Jika harga bahan bakar minyak ( BBM ) tak kungjung turun, buruh bakal mogok nasional selama 5 hari di bulan Desember 2022.
Pernyataan ini disampaikan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, Rabu (12/10/2022).
Rencananya, para buruh akan menggelar aksi mogok nasional pada pertengahan bulan Desember 2022 selama 5 hari dari Senin - Jumat.
Aksi mogok nasional para buruh ini akan mengusung enam isu.
Said Iqbal mengatakan, "Mogok nasional yang kami maksud adalah di pabrik-pabrik itu kami stop produksi.
Buruh-buruh keluar tapi didahului oleh pemberitahuan kepada pihak berwenang."
Said Iqbal mengatakan, rencananya aksi mogok nasional akan diikuti tiga hingga lima juta buruh di Indonesia.
Iqbal juga menambahkan, saat aksi mogok nasional dilakukan, para buruh akan memadati kantor-kantor pemerintahan di berbagai daerah.
Baca juga: Polres Kutim Beri Sembako ke Buruh, Ringankan Beban Ekonomi karena Harga BBM Naik
"Ada sebagian ke Istana Merdeka, sebagian ada yang datang ke DPR.
Di daerah-daerah ke kantor gubernur, tapi mayoritas yang dikawasan industri itu lumpuh," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id.
Iqbal mengungkapkan, aksi mogok nasional dilakukan agar pemerintah pusat memenuhi tuntutan buruh yang kerap kali disuarakan pada aksi unjuk rasa seperti turunkan harga bahan bakar ( BBM ) dan tolak pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.
"Solusinya agar, satu, harga BBM kembali ke harga lama, karena minyak dunia sudah turun.
Kedua, menaikkan upah buruh 13 persen," ucap Iqbal.
"Tiga, Omnibus Law sudah lah stop saja, buat apa sih enggak ada manfaatnya terutama di klaster ketenagakerjaan.
Dan yang paling penting jangan ada pemutusan hubungan kerja ( PHK ) massal, bisa lebih cepat mogok nasional itu," sambung dia.
Sebagai informasi, buruh, tani, dan elemen masyarakat lainnya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu.
Baca juga: Tolak Kenaikan Harga BBM, Kaum Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional, Said Iqbal Siap Tanggung Jawab
Iqbal mengatakan, setidaknya ada enam tuntutan yang akan disampaikan dalam demo siang tadi.
"Dalam aksi ini, setidaknya ada enam tuntutan yang akan diusung," kata Iqbal dikutip dari keterangannya, Rabu.
Iqbal mengungkapkan, tuntutan pertama, buruh menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di tengah ancaman resesi global pada tahun 2023.
Dikutip dari Investopedia, resesi global adalah periode penurunan ekonomi yang berkepanjangan di seluruh dunia.
"Sikap ini disampaikan menanggapi pernyataan para menteri yang mengatakan bahwa tahun 2023, dunia mengalami resesi," ungkap dia.
Tuntutan kedua, buruh menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Kenaikan harga BBM menyebabkan kenaikan harga barang, dan ditambahkan tidak adanya kenaikan upah membuat daya beli (masyarakat) jatuh.
Jatuhnya daya beli mengakibatkan turunnya tingkat konsumsi yang berdampak melemahnya pertumbuhan ekonomi. Ini justru memicu terjadinya PHK," ucap Iqbal.
Baca juga: Live Streaming Demo Kenaikan Harga BBM Hari Ini di Jakarta, Buruh Juga Singgung Soal Kenaikan Upah
Kemudian, kata Iqbal, buruh juga menolak pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, lalu meminta pemerintah menaikkan upah di tahun 2023 sebesar 13 persen.
"Tuntutan selanjutnya wujudkan reforma agraria dan mendesak pemerintah sahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)," tutur dia.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan Indonesia mempunyai daya tahan kuat menghadapi resesi global 2023 mendatang.
Hal ini disampaikannya pada saat menggelar aksi demonstrasi bersama serikat-serikat buruh di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2022).
Menurutnya, Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah, seperti laut, hutan, minyak bumi, dan padi sehingga Indonesia masih bisa tetap bertahan menghadapi resesi global 2023.
Oleh karena itu, resesi global 2023 tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan pemutusan hak kerja (PHK) secara besar-besaran.
"Jangan jadikan alasan resesi global 2023 untuk melakukan PHK besar-besaran. Tolak PHK besar-besaran di tengah ancaman," ujar Said Iqbal.
Iqbal juga meminta para menteri untuk tidak melakukan provokasi dengan kalimat-kalimat ancaman.
Menurutnya, sudah menjadi tugas para menteri untuk menjamin kehidupan rakyat, seperti jaminan sosial dan jaminan kesehatan.
"Bukan tugasmu memprovokasi bahwa rakyat bersiap-siap menghadapi resesi, kamu yang harus bersiap-siap. Kamu siap miskin atau tidak.
Kami rakyat sudah miskin. Tidak perlu ucapan-ucapan provokasi," lanjutnya.
Ia pun lebih setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa Indonesia akan bertahan di tengah resesi global dan terhindar dari 28 negara yang akan dibantu oleh International Monetary Fund (IMF).
"Kami lebih setuju dengan Presiden Jokowi yang mengatakan kita mungkin akan terhindar dari 28 negara yang menjadi kemungkinan pasiennya IMF," tutur Iqbal.
Selain menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di tengah ancaman resesi global pada tahun 2023, ada beberapa tuntutan yang dibawa pada aksi kali ini.
Kedua, buruh menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Ketiga, menolak pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.
Keempat, meminta pemerintah menaikkan upah di tahun 2023 sebesar 13 persen.
Kelima, wujudkan reforma agraria.
Kemudian, mendesak pemerintah sahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Baca juga: Harga BBM Naik tapi Tak Diimbangi Kenaikan Gaji Buruh, FHUKATAN Paser Sebut Perusahaan Tutup Mata
(*)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.