"Kami sampaikan ke pusat, dan pusat selalu normatif jawabannya, akan dikaji,” pungkasnya.

Sebelumnya, warga Desa Pamaluan menggelar aksi protes.

Perwakilan warga, Paulus mengatakan aksi yang dilakukan ini hanya untuk menyampaikan keberatan atas rencana ganti rugi lahan yang akan diberikan Otorita IKN.

"Kami sudah mendapat informasi bahwa lahan yang dipinggir jalan provinsi ini hanya diberikan Rp225 ribu per meter. Ada juga yang dibebaskan tak sampai Rp 200 ribu. Harga ini menurut kami terlalu rendah dan tidak bisa kami terima," katanya.

Ia menjelaskan, bila ganti rugi lahan ditentukan tim apresial terlalu murah maka para pemilik lahan tidak mampu lagi mendapatkan lahan di Sepaku.

Karena saat ini lanjut Paulus, harga lahan di pinggir jalan provinsi sudah mencapai Rp1 juta.

"Kalau harga lahan masih di bawah Rp1 juta, maka lebih baik lahan kami tak perlu diganti rugi. Jelas kami keberatan dan apalagi kami tetap ingin berada di Sepaku," ucapnya.

Mengenai lahan pengganti, Paulus mengatakan bisa dibicarakan namun dengan syarat khusus. Syarat adalah dengan memberikan ganti lahan sama dengan lokasi milik mereka.

Ia mencontohkan, lahan yang berada di pinggir jalan provinsi maka lahan pengganti juga harus berada di pinggir jalan provinsi dan tak jauh dari IKN Nusantara. (*)