TRIBUNKALTIM.CO - Tambahan proyek berupa land development lahan untuk investor di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur, memakan anggaran yang tak sedikit.
Diketahui, Pemerintah gencar membujuk investor agar berinvestasi di IKN Nusantara.
Salah satu caranya dengan menyiapkan lahan.
Belakangan, proses land development ini diperkirakan membuat anggaran pembangunan IKN Nusantara pada 2023 ini membengkak hingga lebih dari Rp 30 triliun.
Dilansir dari Kontan, Anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun ini nampaknya akan bertambah.
Pasalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta tambahan anggaran untuk mega proyek itu.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, akan ada tambahan sekitar Rp 7 triliun hingga Rp 8 triliun untuk pembangunan IKN.
Adapun pagu anggaran IKN yang sebelumnya ditetapkan tahun ini yakni sebesar Rp 23 triliun.
Baca juga: Progres Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku, Sumber Air IKN Nusantara
Baca juga: Akan Diserahkan ke DPR, Deretan Poin Tambahan Revisi UU IKN Nusantara, Atur Presiden
“Tahun ini kan sudah dianggarkan di PUPR dan Kemenhub dan beberapa kementerian itu sekitar Rp 23 triliun. Tapi ada tambahan-tambahan baru.
Tambahannya ya kira-kira yang mereka sudah minta sejauh ini sekitar Rp 7 triliun-Rp 8 triliun.
Tapi diperkirakan masih akan bertambah,” tutur Isa dalam media briefing, Selasa (21/3).
Menurutnya, tambahan anggaran tersebut karena ada permintaan pembangunan tambahan dari Presiden Joko Widodo.
Sehingga membutuhkan dana tambahan untuk pembangunan tersebut.
Anggaran tambahan ini rencananya akan digunakan untuk pembebasan lahan yang nantinya disediakan bagi pengembang.
“Tambahan-tambahan baru, misalnya pak Presiden minta tanah yang disiapkan untuk para investor, nah itu nanti perlu land development,” imbuhnya.
Sebelumnya, ak hanya kantor-kantor Pemerintahan, saat ini Pemerintah juga menggagas sederet fasilitas publik di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.
Seperti tempat pendidikan dan pusat kesehatan.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut ada 9 investor yang tertarik membangun RS di IKN Nusantara.
Pemerintah akan membangun rumah sakit bertaraf internasional di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara.
Sekretaris Otorita IKN (OIKN) Ahmad Jaka Santos Adiwijaya mengatakan, selain rumah sakit, Pemerintah juga tengah membangun infrastruktur dasar lain seperti pasar dan sekolah.
Rencana pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung tersebut sudah ada sejak awal dan akan siap seiring pemindahan belasan ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN tahap pertama tahun 2024.
"Fasilitas untuk kebutuhan ASN yang pindah sudah dipikirkan dan akan disiapkan. Sebagai contoh rumah sakit bertaraf internasional rencananya akan hadir di KIPP.
Kemudian kita juga akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang baik," ujar Jaka dalam keterangan resminya. (*)