TRIBUNKALTIM.CO - Kepala BWS Kalimantan IV Samarinda, Harya Muldianto mengatakan kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur didesain tidak terjadi banjir hingga 100 tahun ke depan.

Caranya dengan pembangunan sejumlah bendungan, embung, beberapa intake, dan penanaman pohon endemik untuk menyerap air ketika terjadi hujan.

Dijelaskan Harya Muldianto, Kecamatan Sepaku, masuk dalam DAS Sanggai yang merupakan salah satu DAS di wilayah Sungai Mahakam.

DAS Sanggai mempunyai tujuh sungai yang bermuara di Teluk Balikpapan Sungai Trunen, Semuntai, Sanggai, Sepaku, Semoi, Palamuan, dan Baruangin.

Terdapat tiga sungai yang mengalir di KIPP yakni Trunen, Semuntai dan anak Sungai Sanggai.

"Genangan banjir terjadi pada daerah paparan banjir yang telah dihuni penduduk dan kawasan di pinggir jalan provinsi karena terbatasnya kapasitas gorong-gorong, penyempitan saluran, dan tidak adanya saluran drainase yang memadai," jelasnya.

Secara topografi lokasi KIPP ialah daerah berbukit, lalu bagian hilir relatif datar berupa kawasan rawa.

Banjir selalu terjadi berulang di tempat yang sama, karena beberapa kondisi topografi yang bergelombang, adanya bottle neck, serta ada bangunan yang masuk pada badan sungai, serta tingginya sedimentasi akibat pembukaan lahan di hulu.

Baca juga: Ternyata Ganti Untung Lahan Warga di IKN Nusantara Tak Hanya Uang, Ada Opsi Relokasi

Baca juga: Otorita IKN Nusantara Kantongi 167 LoI, Tantang Investor Lihat Langsung Pembangunan

"Selain permukiman penduduk yang menjadi perhatian adalah akses jalan nasional dari Samboja menuju Sepaku yang juga berpotensi terendam banjir," tandas Harya.

Sebelumnya, Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda menyebut faktor historis yang mempengaruhi banjir di sekitar Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

Namun area yang dimaksud tidak termasuk dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ( KIPP ).

Meski begitu, strategi mengatasi banjir tetap dilakukan.

Penanganan banjir tahunan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara di Ring II IKN Nusantara, berjenjang yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Banjir di Kelurahan Sepaku dan Desa Pamaluan pada 17-18 Maret lalu berada di Ring II IKN Nusantara, bukan di KIPP.

"Banjir di sana terjadi setiap tahun dan sudah sejak lama terjadi karena berada di dataran rendah," sebut Kepala BWS Kalimantan IV Samarinda, Harya Muldianto, Sabtu (25/3/2023).

Ada beberapa hal terkaitan dengan banjir di IKN Nusantara, salah satu kriteria pemilihan Kaltim sebagai kawasan IKN adalah daya dukung tanah dan air yang cukup memadai.

Dirjen Sumber Daya Air diberikan tugas untuk menyiapkan infrastruktur dasar di IKN yakni mengelola sumber daya air agar berkelanjutan.

Adapun tiga program yang dikerjakan untuk mendukung IKN Nusantara, yakni pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi, penyediaan air baku melalui intake, dan pengendalian banjir DAS Sanggai.

Sementara itu, terdapat enam Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam kawasan IKN yakni DAS Sanggai 891,8 km2; DAS Samboja 550,4 km2; DAS Dondang 563,6 km2; DAS Mahakam 512 km2; DAS Wain 30,4 km2; DAS Riko 13,2 km2.

Permasalahan banjir di Kecamatan Sepaku pada 17 Maret 2023 lalu, dikatakan Harya secara historis sering terjadi bahkan sebelum adanya kebijakan pemindahan IKN ke Kaltim. (*)