TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah terus menggenjot pembangunan di IKN Nusantara, salah satunya adalah pembangunan hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Demi terpenuhinya target ASN pindah mulai tahun depan, dua investor baru ikut bangun hunian ASN di IKN Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Dua investor baru ini telah mendapatkan letter to proceed atau atau Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) dari Otorita IKN (OIKN) untuk ikut membangun hunian ASN di IKN Nusantara, Kaltim.
Dua investor nasional baru yang ikut membangun hunian ASN adalah Konsorsium PT. Perintis Triniti Properti Tbk (Konsorsium Triniti), dan PT. Nindya Karya
Dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id, Konsorsium Triniti menanamkan modal Rp 1,8 triliun untuk mengerjakan tujuh tower dan Nindya menginvestasi Rp 1,42 triliun untuk membangun delapan tower.
Kepala Otorita IKN Nusantara (OIKN), Bambang Susantono mengatakan, dua investor nasional, Konsorsium Triniti dan Nindya sudah mendapatkan Letter to Proceed dari OIKN untuk membangun hunian ASN bersama dengan tiga investor sebelumnya.
”Dengan ada tambahan dua investor yang membangun hunian ASN diyakini dapat mempercepat pembangunan Nusantara sehingga tahun depan, ASN dapat mulai pindah,” ujar Bambang dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/3).
Adapun, tiga investor sebelumnya yang mendapatkan SIPP adalah PT. Summarecon Agung Tbk (Summarecon), Konsorsium Nusantara (RBN CCFG) dan Korean Land and Housing Corporation (KLHC).
Para investor tersebut ditargetkan untuk menuntaskan pekerjaannya pada 2024.
Skema bisnis untuk kedua investor tersebut adalah Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Baca juga: Kepala Otorita Singgung Ganti Untung Lahan di IKN Nusantara, Bambang Susantono: Tidak Hanya Uang
“Dengan skema KPBU, akan ada pembagian risiko antara pihak pemerintah dan investor beserta insentif dan penalti pada pelaksanaannya dalam penyediaan layanan dan atau infrastruktur publik.
Dipastikan dengan skema KPBU, negara sama sekali tidak dirugikan,” kata Bambang Susantono.
Seperti diketahui, kedua investor tersebut akan membangun hunian ASN di wilayah yang berbeda.
Konsorsium Triniti membangun di wilayah West Residence WP1A-1 dan Nindya membangun di wilayah West Government WP1A-1.
Bambang menyatakan, kebutuhan hunian ASN sangat banyak.
Hunian ASN ini harus bisa menampung 16.990 ASN di tahun 2024 dan akan terus bertambah setiap tahunnya.
Maka dari itu, peluang investasi di hunian ASN masih sangat terbuka.
Sementara itu, Ishak Chandra, Presiden Direktur dan CEO PT Perintis Triniti Properti Tbk menyampaikan terima kasih atas kepercayaan OIKN kepada Konsorsium Triniti Land untuk ikut membangun Ibu Kota Nusantara.
"Mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak dan stakeholder, kami bisa memberikan kontribusi yang positif kepada pemerintah dalam ikut berpartisipasi membangun Ibu Kota Negara," kata Ishak.
Ishak menambahkan, dengan ikut sertanya konsorsium Triniti Land ke proyek IKN ini juga sesuai dengan visi Triniti Land yang kini tengah mengembangkan kawasan hunian dan pariwisata yang berbasis prinsip-prinsip berkelanjutan (sustainability) yang mendukung prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance).
Baca juga: Menhub Jelaskan Rencana Pembangunan Kereta di IKN Nusantara, Dirut KAI Sebut Alasan Belum Terlibat
Terlebih karena IKN menjadi proyek besar yang mendukung net-zero emission dan hanya akan mengembangkan 25 persen dari area Nusantara, sedangkan 75 % menjadi area hijau berupa hutan yang dilindungi (65 % ) dan area hijau untuk produksi pangan (10 % ).
Senada, Direktur Utama PT Nindya Karya, Haedar A Karim mengatakan, sudah menjadi komitmen Nindya untuk selalu hadir bersama pemerintah dalam pembangunan nasional.
"Pembangunan Nusantara sangat penting bagi masa depan Indonesia.
Nusantara akan menjadi katalisator pembangunan Indonesia, terutama di wilayah timur.
Nindya bangga dapat ikut serta dalam pembangunan Nusantara,” jelas Haedar.
Haedar menambahkan, Nindya juga mendapat dukungan dana dari Danareksa sebagai induk holdingnya.
"Nindya berinvestasi 1,42 triliun di mana Nindya sebagai Member Holding Danareksa sepenuhnya mendapat dukungan Financial dari Induk Holding Danareksa,” ucap dia.
Nindya Karya sebagai perusahaan yang fokus pada konstruksi, EPC, dan investasi tengah mengembangkan diversifikasi investasi yang menghadirkan nilai tambah berbasis excellence engineering dengan inovasi serta human capital yang unggul dan berakhlak.
Selain itu, pembangunan kawasan hunian ASN yang sebagian besar mempertahankan area hijau sejalan dengan semangat Nindya Karya dalam menerapkan konsep lean and green construction yang berkelanjutan.
Spesifikasi hunian ASN di IKN Nusantara:
Tipe rumah tapak
Baca juga: Rencana Pembangunan Bandara VIP di IKN Nusantara Disorot, Mulai dari Fungsi hingga Anggaran
Untuk rumah tapak atau rumah dinas terbagi menjadi:
- Rumah dinas seluas 580 meter persegi untuk menteri atau kepala lembaga
- Rumah dinas seluas 490 meter persegi untuk pejabat negara
- Rumah dinas seluas 390 meter persegi untuk JPT Madya/Eselon I
Tipe rumah susun
- Rumah rusun seluas 290 meter persegi untuk JPT Pratama/Eselon II
- Rumah rusun seluas 190 meter persegi untuk Administrator/Koordinator/Eselon III
- Rumah rusun seluas 98 meter persegi untuk Jabatan Fungsional
Rumah tersebut diberikan kepada ASN/TNI/Polri hingga masa jabatannya selesai.
Dengan demikian, ketika mereka sudah pensiun, rumah tersebut akan diisi oleh pegawai lainnya yang belum mendapat haknya.
Meski gratis, ASN/TNI/Polri tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan rumah dinas yang ditempatinya tersebut.
Rumah dinas ASN dirancang dengan desain berkelanjutan, mendukung konsep walkability, dan memfasilitas hubungan sosial.
Baca juga: Wow, Total Hampir 1 Juta ASN Plus Keluarganya yang akan Pindah ke IKN Nusantara
(*)