"PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN," ucap Andi.

Menurut Andi, anggaran untuk IKN lebih baik difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian, dan belanja berkeadilan lainnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemindahan ibu kota negara RI dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara bukan merupakan gagasan dirinya.

Namun, hal tersebut sudah menjadi pemikiran Presiden pertama RI Soekarno (Bung Karno) sejak dekade 1960-an.

"Yang perlu saya ingatkan bahwa kita pindah ke IKN Nusantara ini juga bukan gagasan saya. Endak," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Muktamar XVIII PP Muhammadiyah di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (22/2/2023).

"(Tapi) ini sudah sejak Bung Karno. Tahun 1960, Bung Karno sudah akan memindahkan Ibu Kota (dari) Jakarta ke Kalimantan, yaitu di Palangkaraya," katanya melanjutkan.

Berdasarkan gagasan tersebut, kata Jokowi, pemerintah terus melakukan kajian di titik mana lokasi terbaik untuk memindahkan ibu kota negara.

Hingga akhirnya ditetapkan Kota Nusantara yang berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang akan menjadi ibu kota baru RI.

Selain itu, Jokowi mengatakan, memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN bukan sekadar memindahkan bangunan gedung kementerian dan instansi pemerintahan, melainkan pemerintah ingin membangun sistem budaya kerja yang baru.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini lantas mengakui bahwa kepindahan ke IKN bukan merupakan pekerjaan yang mudah.

Ia juga membenarkan bahwa perlu waktu 15-20 tahun agar perpindahan ke IKN tuntas. (*)