TRIBUNKALTIM.CO - Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta agar pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN ke Kalimantan Timur ditunda terlebih dahulu dalam Rapat Paripurna DPR Ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023.

Diketahui, saat ini Pemerintah sedang mengebut pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara sebagai pengganti Jakarta.

Adapun agenda dalam rapat paripurna tersebut adalah berkaitan dengan penyampaian pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2024.

Hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani mewakili pemerintah di dalam rapat.

Dilansir dari Kompas.com, awalnya, perwakilan dari Partai Demokrat, Rizki Natakusumah menyampaikan pandangan Fraksi Demokrat.

Dalam salah satu poinnya, Rizki mengatakan Partai Demokrat meminta pemerintah untuk menunda terlebih dahulu kepindahan IKN.

Menurut dia, anggaran pembangunan untuk IKN bukan prioritas.

"Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk terus mendorong terjadinya belanja negara yang memiliki multiplier effect.

Sehingga anggaran yang sifatnya non prioritas seperti IKN nusantara bisa ditunda," ujar Rizki, Selasa (23/5/2023).

Rizki menilai, anggaran belanja negara lebih baik difokuskan terlebih dahulu untuk stabilitas harga, kebutuhan pokok, dan energi.

Dia menekankan masyarakat kecil yang hidup di kampung-kampung dan desa lebih membutuhkan kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Setelah selesai membacakan pandangan Fraksi Demokrat, Rizki pun menyerukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Presiden.

"Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. AHY Presiden!" teriak Rizki.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki pandangan yang sama seperti Demokrat selaku sesama partai oposisi.

Andi Akmal Pasluddin selaku perwakilan dari Fraksi PKS meminta pemerintah menunda pemindahan IKN.