IKN Nusantara

Kejar Tayang, Kementrian PUPR Targetkan 88 Proyek IKN Nusantara Kelar Lelang Juli

Kejar tayang, Kementrian PUPR targetkan 88 proyek IKN Nusantara kelar lelang Juli

Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Faizal Amir

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah mengebut pembangunan berbagai infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Diketahui, Presiden Jokowi menargetkan IKN Nusantara bisa menjadi Ibu Kota Indonesia di tahun depan.

Untuk mengejar target tersebut, Kementrian PUPR pun memercepat lelang berbagai proyek di IKN Nusantara 2023, ini.

Dilansir dari Kompas.com, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menargetkan pada Juli 2023 sisa paket tender IKN selesai.

"Ini sekarang sedang ditender semua. Ya, mudah-mudahan Juli ini sudah terkontrak semua.

Insya Allah," katanya saat sitemui di Balai Teknik Sabo, Rabu (21/6/2023).

Ia menyebut ada beberapa paket proyek yang sedang proses tender seperti kantor-kantor, masjid negara, dan diharapkan pada Juli selesai.

"Itu kan yang kaya kantor-kantor lainnya, masjid negara, yang sedang ditender, mudah-mudahan Juli sudah kontrak dan bisa kita laksanakan," kata dia.

Nantinya, tidak semua paket proyek IKN dikerjakan BUMN tetapi juga melibatkan perusahaan lokal dan nasional.

"Enggak. Banyak yang lokal dan nasional.

Kayak air minum dan pasang pipa, itu lokal dan nasional. Kemudian, pengendalian banjir dan pembangunan embung juga," jelas dia.

Sebelumnya, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat per 16 Juni 2023 sebanyak 22 paket proyek khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah terkontrak.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra mengatakan, 22 paket itu senilai Rp 2,68 triliun atau 25 persen dari total 88 paket proyek senilai Rp 8,46 triliun.

Adapun 22 paket proyek yang sudah terkontrak ini kebanyakan dari sektor Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, maupun Perumahan.

"Sampai saat ini ada 88 paket pekerjaan IKN senilai Rp 8,46 triliun pagu DIPA atau Rp 25,58 triliun pagu pengadaan dengan status yang sudah terkontrak sebanyak 25 persen atau 22 paket senilai Rp 2,68 triliun," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/6/2023).

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved