“Tidak semua anggota DPRD ini memiliki latar hukum. Oleh karena itu sangat penting sekali ada langkah-langkah yang harus kita tempuh seperti ini,” ujarnya.

Selain itu, DPRD Kukar juga bakal mendapat bantuan dalam hal pendapat dan masukan. Apalagi perkara yang sering dihadapi di Kukar cenderung berkaitan dengan masalah lahan ataupun PHK.

“Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang ini sesuai dengan harapan kita, yakni membantu tugas kedewanan di Kukar,” harap Rasid. 

Tommy Kristanto mengatakan, PKS tersebut untuk memaksimalkan tugas fungsi Kejaksaan. Tommy berharap komunikasi mau pun koordinasi bisa terus berjalan dengan baik.

“Kami berharap tidak ada masalah, tapi kalaupun ada masalah kami sudah punya sarananya untuk melakukan bantuan hukum,” tegasnya. (*)