Ini penting demi menghasilkan kebijakan yang konkret.

"Kalau itu (pembangunan IKN) dianggap sebagai sesuatu yang objektif, let's process.

Kalau tidak, jangan," katanya dalam acara IDE 2023 di Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Menurut Anies, kke depan pemerintah harus mengutamakan pertimbangan teknokrasi ketimbang politik dalam merumuskan suatu kebijakan.

"Jangan sampai pengambil keputusan menetapkan aspirasi dirinya, tapi tidak memasukkan fakta data pandangan para ahli," ucapnya.

Baca juga: Jubir Anies Kritik IKN Nusantara, Pemerataan Tidak Berkorelasi dengan Lokasi Ibu Kota, Respon Gibran

Baca juga: OIKN Tumbuhkan Kesadaran ASN Instansi Pusat Bahwa Bekerja di IKN Ini Nyata Bukan Mimpi Lagi

November 2023

Puncak kritik Anies terhadap pembangunan IKN disampaikan baru-baru ini dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023).

Mulanya, pemantik diskusi, peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Professor Siti Zuhro, menanyakan kepada Anies, apakah pembangunan IKN prospektif untuk Indonesia pada masa mendatang.

Menjawab itu, Anies terang-terangan mengatakan bahwa alasan pemerintah membangun IKN sebagai upaya pemerataan adalah tidak tepat.

"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia," ucap Anies.

"Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru," ujarnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini juga menyebut, pembangunan IKN justru berkebalikan dengan cita-cita pemerataan pembangunan.

Menurutnya, kota besar yang tak ditopang oleh kota satelit akan menghasilkan ketimpangan di daerah sekitar IKN.

Sebab itu, alasan pemerataan dinilai berbanding terbalik dengan pembangunan IKN.

"Jadi antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu enggak nyambung, kami melihat ini problem.