Jubir Anies Kritik IKN Nusantara, Pemerataan Tidak Berkorelasi dengan Lokasi Ibu Kota, Respon Gibran

TRIBUNKALTIM.CO - Capres paslon nomor urut 1, Anies Baswedan mengkritisi proyek pemindahan Ibu Kota Negara baru yang diberi nama IKN Nusantara dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah dengan Anies - Muhaimin, Rabu (22/11/2023)

Kritik Anies Baswedan terkait IKN Nusantara ini menyoroti soal alasan Pemerintah membangun IKN Nusantara untuk pemerataan justru akan menciptakan ketimpangan baru. 

Bagaimana respon Gibran terkait kritik IKN Nusantara yang disebut kubu Anies - Muhaimin? 

Melengkapi pernyataan Anies Baswedan, Juru Bicara Sulfikar Amir menyatakan tujuan untuk pemerataan pembangunan yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa itu baik, namun proyek IKN Nusantara memiliki cacat logika.

Baca juga: Alasan PKS Tetap Menolak IKN Nusantara, Mardani Ali Sera Akui Fraksinya Sendirian di DPR

Baca juga: Kisah Warga yang Tersisih Usai Lahannya Diambil Proyek IKN Nusantara, Menikmati? Kami Ini Tersingkir

Baca juga: Dampak Pembangunan IKN, Konsumsi BBM Bersubsidi di PPU Naik, Stok Semen di Mahulu dan Kubar Habis

Simak penjelasan lengkap soal kritik terkait IKN Nusantara dan konsep pemerataan serta tanggapan Gibran Rakabuming Raka. 

Rabu (22/11/2023), Sulfikar Amir mengatakan “Karena pemindahan dan pembangunan ibu kota baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur hanya memindahkan titik konsentrasi pembangunan, dan tidak akan memicu pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia.” 

Dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel berjudul Anies Kritik IKN, Jubir Tegaskan IKN Cacat Logika, dari pengalaman negara-negara maju di dunia, lanjutnya, pemerataan pembangunan tidak berkorelasi dengan lokasi ibu kota.

Karena itu dianggapnya bukan membangun ibu kota baru yang mestinya dilakukan, tetapi membangun kota-kota yang sudah ada di seluruh Indonesia.

Dewan Pakar Timnas AMIN ini menjelaskan, program ini yang akan dilakukan AMIN.

Strategi pemerataan yang akan dilakukan melalui pembangunan setidaknya 14 kota di Indonesia.

Kota kecil ini, ujarnya, akan dibangun menjadi kota menengah, dan kota menengah akan dibangun menjadi kota besar.

Misalnya Medan, Palembang, Lampung, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan sebagainya.

“Jadi kota-kota ini akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru yang akan mendorong aktivitas ekonomi secara masif dalam skala nasional,” tuturnya.

Pembangunan urban ini, lanjut dia, mencakup tiga infrastruktur, yakni transportasi publik, sistem pengelolaan air, dan perumahan.

Sulfikar menambahkan, pembangunan perkotaan seluruh Indonesia ini akan diselaraskan dengan program reindustrialisasi.