Baca tanpa iklan
Alasan lain mengapa PKS menolak ibu kota dipindahkan ke IKN adalah faktor pembangunan.
PKS menilai pembangunan harus dapat menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Indonesia.
Namun, pemerataan pembangunan dengan cara memindahkan ibu kota dinilai tidak tepat.
Menurutnya, pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan ibu kota.
Tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah.
3. Dimensi antargenerasi
Lebih lanjut, Syaikhu mempunyai pandangan bahwa pembangunan harus memiliki dimensi antargenerasi.
Hal tersebut diperlukan demi merawat ekologi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
"Pulau Kalimantan bukan sekadar paru-paru Indonesia tapi juga paru-paru dunia," ungkap Syaikhu.
Meski PKS ingin Jakarta tetap dijadikan ibu kota negara, pembangunan IKN yang sedang berlangsung tidak akan disetop.
IKN akan dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi setelah pembangunannya selesai.
"Ibu kota Nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi.
Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia," ujar Syaikhu.
Baca juga: Nasib IKN Usai Jokowi Lengser, Dilanjutkan atau Dihentikan? Ini Jawaban Anies, Prabowo, dan Ganjar
PKS harap koalisi ikut tolak IKN
Selain mengutarakan penolakan terhadap penolakan IKN, Syaikhu juga mengajak partai yang tergabung dalam koalisi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk melakukan hal yang sama.