Baca tanpa iklan
Putusan itu membuat putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo.
Anies misalnya, melontarkan kritiknya terkait keberadaan ‘orang dalam’ atau ordal.
Sementara, Ganjar dengan gaya santainya melontarkan pertanyaan menohok mengenai respons Prabowo terkait putusan MK.
“Demokrasi ordal yang punya orang dalam jadi seakan-akan apa-apa bisa diatur, termasuk itu kan sindiran proses di MK ya,” ujar Nyarwi.
Baca juga: Jadwal Operasional Hotel Nusantara Bintang 5 di IKN Nusantara, Jokowi Targetkan Agustus
Namun, Nyarwi menemukan sikap yang kontras antara Anies dengan Ganjar, ketika merespons isu IKN.
Ganjar dengan terang sejak awal sudah menyatakan setuju dan komitmennya dengan pembangunan IKN.
Namun, hal itu dikritik oleh Anies karena pembentukan dasar hukum IKN dinilai tidak demokratis.
“Di sini saya lihat tata letak diferensiasi antara Ganjar dengan Anies,” lanjut Nyarwi.
Sebelumnya, Anies mengkritik pembangunan IKN saat meladeni pertanyaan Ganjar dalam sesi tanya jawab antar capres.
Anies menilai, pembangunan IKN tidak tepat karena di Kalimantan terdapat problem infrastruktur yang lebih penting diselesaikan seperti, membangun sekolah rusak, membangun jalan tol, dan jalur kereta api.
Penggunaan uang untuk membangun infrastruktur itu dirasakan oleh masyarakat.
“(Jika IKN) sementara, yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparatur sipil negara (ASN) bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian,” kata Anies. (*)
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.