TRIBUNKALTIM.CO - Cawapres Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta KPU mengganti dua panelis debat capres ketiga.
Cak Imin menilai 2 panelis tersebut terafiliasi dengan capres Prabowo Subianto.
Diketahui, debat capres ketiga akan digelar 7 Januari 2024 ini.
Debat capres tersebut mengangkat tema pertahanan, keamanan hingga geopolitik.
Terbaru, Cak Imin itu khawatir ada indikasi kecurangan proses materi debat capres yang akan digelar pada 7 Januari 2024 mendatang.
Baca juga: Bawaslu Sebut Ada Pelanggaran Hukum Lain Saat Gibran Bagi Susu, Sorot Pasha Ungu Hingga Eko Patrio
Baca juga: Alasan Megawati Minta Pendukung Ganjar-Mahfud Tak Percaya Survei, Cek 10 Hasil Survei Capres Terbaru
Dalam daftar 11 panelis debat yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dua diantaranya berasal dari Unhan.
Keduanya adalah Pakar Keamanan Universitas Pertahanan Dr Kusnanto Anggoro dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Laksamana TNI (Purn) Prof Dr Marsetio.
Cak Imin minta keduanya diganti karena Unhan terafiliasi di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin oleh capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.
“Terus terang saya protes karena itu mengganggu obyektifitas.
Karena apa pun Unhan di bawah Pak Prabowo, Menhan (Menteri Pertahanan),” kata Cak Imin saat ditemui di Kabupaten Garut, Kamis (4/1/2024).
Cak Imin pun mengaku telah melayangkan protes ke KPU RI.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap dua panelis dari Unhan untuk bisa diganti.
“Karena itu saya protes syukur-syukur bisa diganti,” ujar Cak Imin.
Diketahui, KPU RI telah memilih 11 panelis untuk debat ketiga calon presiden dan calon wakil presiden 2024 yang akan digelar pada hari Minggu ini.
Baca juga: 3 Hasil Survei Elektabiltas, Siapa Capres Terkuat di Jawa Barat Edisi Januari, Cak Imin Klaim Menang
Baca juga: 41 Hari Menuju Pilpres 2024, 10 Hasil Survei Elektabilitas Capres Terbaru Januari, Persaingan Ketat
Terdapat enam sub tema dalam debat nanti, yakni pertahanan dan keamanan, hubungan internasional dan globalisasi, serta geopolitik dan politik luar negeri.