Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Massa aksi di depan Kantor Bupati Penajam Paser Utara (PPU) menyampaikan beberapa tuntutan.
Korlap aksi Ibrahim mengatakan bahwa, keluhan utama masyarakat yakni sulitnya mendapatkan gas elpiji, persoalan pendidikan, BPJS Kesehatan, hingga kelangkaan BBM jenis solar.
Ibrahim menjelaskan bahwa, selama ini tabung gas tiga kilogram sangat sulit ditemui masyarakat.
Jika mencari sejak pagi, hingga malam hari pun tabung gas tak kunjung didapatkan.
Baca juga: BREAKING NEWS: Ratusan Warga Demo Depan Kantor Pemkab, Hanya Mau Bertemu Bupati PPU, Ini Tuntutannya
Apabila berhasil mendapatkan tabung gas, maka harganya Rp35 hingga Rp50 ribu per tabung. Melonjak tinggi dari harga biasanya yang hanya Rp25 ribu.
Ia mengungkapkan, kekecewaannya bahwa pemerintah daerah hanya melakukan sidak, tetapi tidak ada solusi nyata dilapangan.
Masyarakat tetap kesulitan mendapatkan kebutuhan mereka.
"Elpiji langka itu seolah ada pembiaran, saya bawa tabung gas dari pagi sampai malam tidak ketemu, bagaimana kita mau masak," ungkapnya kepada TribunKaltim.co pada Kamis (11/1/2024).
Harga gas elpiji yang dinaikkan oleh pengecer itu, kata Ibrahim karena tidak adanya pengawasan ketat dari pemerintah daerah.
Baca juga: Serapan Anggaran di PPU Hanya Capai 90 Persen, Makmur Marbun Lakukan Percepatan
Ketegasan pemerintah diperlukan, karena kejadian ini juga terus berulang.
"Anehnya pengecer itu bisa mendapatkan tabung gas, tapi masyarakat tidak, itu karena pemerintah tidak mengawasi," ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa, untuk pendidikan juga cukup memberatkan. Sebab siswa diminta oleh gurunya untuk membeli buku pelajaran.
Apabila tidak membeli, maka tidak bisa ikut serta melakukan proses pembelajaran dikelas.
Sedangkan untuk BPJS Kesehatan, ia menyebutkan bahwa beredar kabar anggaran untuk BPJS kesehatan ditiadakan tahun ini.
Baca juga: Pj Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun Akan Fokus ke Investasi, Teknologi dan Penyiapan SDM
Sontak hal itu dianggap menyiksa masyakarat. Kata Ibrahim, baru saja ada kebijakan untuk menaikkan tarif air, dan sekarang anggaran untuk BPJS kesehatan juga ditiadakan.