Ibu Kota Negara

Jusuf Kalla Buka-bukaan soal IKN Nusantara, tak Ada Dialog Ibu Kota Negara Diputuskan Pindah

Editor: Amalia Husnul A
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

IKN NUSANTARA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) usai menghadiri acara pertemuan antara pengusaha dengan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/1/2024). Pernyataan terbaru Jusuf Kalla soal awal IKN Nusantara. Pak JK mengaku tidak dilibatkan.

TRIBUNKALTIM.CO - Proyek pemindahan Ibu Kota Negara terus menjadi sorotan, kali ini Mantan Wapres ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla atau Pak JK buka-bukaan soal awal mula IKN Nusantara.

Dalam pernyataan terbarunya, Jusuf Kalla menyebut tidak ada dialog ketika kemudian Ibu Kota Negara diputuskan pindah hingga menjadi IKN Nusantara yang sampai sekarang proyeknya terus digeber Pemerintah. 

Menurut Jusuf Kalla, ia sebagai wapres ketika itu tidak pernah dilibatkan dalam keputusan pemindahan Ibu Kota Negara yang kini menjadi IKN Nusantara.

Diketahui, Jusuf Kalla adalah wakil presiden Jokowi di periode pertama yakni 2014 - 2019 simak selengkapnya pernyataan Pak JK soal awal mula IKN Nusantara.

Baca juga: Warga Menanti Kejelasan Penggantian Tanah yang Dipakai Buat Bandara VVIP IKN Nusantara dan Jalan Tol

Baca juga: Kisah Warga yang Tersisih Usai Lahannya Diambil Proyek IKN Nusantara, Menikmati? Kami Ini Tersingkir

Baca juga: Besaran Dana APBN yang Dipakai IKN Nusantara hingga 2023, Jumlah Anggaran yang Disiapkan Tahun 2024

Pak JK mengaku sama sekali tidak dilibatkan dalam pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Jusuf Kalla mengungkapkannya setelah menjelaskan alasannya khawatir terhadap proses pemindahan ibu kota negara.

Diketahui, proses pemindahan ibu kota memang sudah berlangsung sejak dua tahun lalu.

Adapun Pak JK mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang juga mengkritisi pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara.

Lalu, berjanji mengevaluasi pemindahan tersebut jika terpilih pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Enggak tahu. Tiba-tiba saja (ibu kota) pindah.

Tidak ada kesempatan untuk buat dialog atau diskusi, enggak ada," kata Pak JK dalam program Gaspol! Kompas.com yang tayang di kanal YouTube Kompas.com, Selasa (23/1/2024).

Kemudian, Pak JK mengungkapkan, dirinya yang saat itu masih menjabat sebagai wakil presiden meminta sejumlah menteri menjelaskan apa alasannya memindahkan ibu kota negara.

IKN NUSANTARA - Presiden Joko Widodo saat mengunjungi pembangunan kompleks perumahan menteri di kawasan IKN Nusantara, Sepaku, Kalimantan Timur pada Kamis (23/2/2023). Jusuf Kalla mengungkap dirinya yang ketika itu masih menjabat sebagai wapres tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan IKN Nusantara,(KOMPAS.com/Dian Erika)

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. di artikel berjudul JK Cerita Terkejut Ibu Kota Negara Diputuskan Pindah, Tak Ada Dialog dan Belum Ada Penelitian di Awal, Pak JK mengaku bahwa hanya dirinya yang bertanya tentang urgensi pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

Menteri-menteri di kabinet saat itu pun menjelaskan bahwa alasan pindah ibu kota adalah mencari titik tengah Indonesia yang dinilai berada di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara.

Baca juga: Dampak Pembangunan Bandara VVIP IKN Nusantara, Sri Wahyuni Jelaskan soal Nasib Lahan Warga

"Saya tanya ke Sri Mulyani (Menteri Keuangan), katanya, 'Kan bapak juga hadir'. Iya ingat. Saya tanya, apa alasannya pindah? Dia bilang supaya di tengah.

Saya bilang kalau mau di tengah Indonesia ya Sulawesi, di Majene. Kalau mau di tengah ya," ujar Pak JK.

Politikus senior Partai Golkar ini juga berpandangan, sepengetahuannya sejauh ini negara-negara yang memindahkan ibu kota justru memilih daerah yang lebih sejuk.

Namun, Pak JK heran karena pemerintah memindahkan ibu kota negara justru ke daerah yang lebih panas cuacanya.

Oleh karena itu, Pak JK berkelakar bahwa yang membuat cuaca panas di IKN karena berada di garis khatulistiwa ditambah dengan banyaknya tambang batubara.

"Kenapa panas? Karena di atasnya khatulistiwa, di bawahnya batubara," ujar JK seraya tertawa.

Di lain sisi, Pak JK mengungkapkan, sepengetahuannya pemindahan ibu kota negara tidak berdasarkan proses penelitian dengan matang di awal.

Baca juga: Alasan Shell Indonesia Belum Mau Mendirikan SPBU di IKN Nusantara, Singgung Customer Demand

"Saya waktu itu memang masih di pemerintahan. Tidak pernah ada studi, yang kita tahu.

Tidak ada studi yang lengkap dengan penelitian, di mana pindahnya.

Mestinya kan butuh penelitian bagaimana airnya.

Tidak ada (penelitian). Malah belakangan. jadi Masyaallah," kata Pak JK.

Rencana Anies untuk IKN Nusantara

Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan sedang berada di Samarinda, ia kembali bicara soal Ibu Kota Negara Nusantara/ IKN.

Anies menegaskan soal rencananya jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024 ini.

Baca juga: Skenario Pemindahan ASN ke IKN Nusantara, MenpanRB Pertimbangkan Jumlah dan Fungsi

Anies Baswedan menyebut wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan tetap dibangun sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang telah mengaturnya.

Namun, ketika terpilih presiden, Anies mengaku bakal mengalihkan anggaran pembangunan IKN yang nilainya mencapai Rp466 triliun tidak hanya untuk mendirikan satu kota, tapi juga menyelesaikan berbagai masalah di Pulau Kalimantan.

Hal ini disampaikan Anies saat mengunjungi Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (11/1/2024) seperti ditayangkan Kompas TV.

"Sebagai sebuah wilayah keputusannya di undang-undang, tapi alokasi anggarannya kita akan atur supaya menyelesaikan masalah Kalimantan, bukan hanya di satu tempat di situ," kata Anies seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel berjudul Anies Kembali Bicara IKN: Tidak Bilang Disetop, Tapi Pilih Benahi Alokasi Anggarannya

"Kami ingin alokasi anggaran dipakai untuk menyelesaikan persoalan yang senyatanya dirasakan oleh warga Kalimantan, itu prioritas kita," lanjut dia.

Perihal pembangunan IKN yang terus berjalan sebagaimana perintah undang-undang, ketika terpilih nanti, Anies akan mengumpulkan semua pemangku kepentingan untuk mencari pengelolaan agar yang telah dikerjakan tidak merugikan negara lebih banyak.

Anies pun membandingkan pembangunan rel kereta api dari Pontianak hingga Samarinda hanya butuh Rp22 triliun, angka yang jauh dari total anggaran pembangunan satu kota Nusantara yang sebesar Rp466 triliun.

"Tapi bila kita terus mengalokasikan anggaran yang besar, bayangkan untuk bangun rel kereta api dari Pontianak sampai ke sini itu dibutuhkan Rp22 triliun, itu jauh lebih kecil untuk membangun sebuah tempat di IKN," kata Anies.

Baca juga: Anies Bandingkan Anggaran Buat Rel Kereta Api Pontianak-Samarinda Lebih Kecil daripada IKN Nusantara

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Berita Terkini