Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Simak pengakuan Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia yang terbaru terkait dengan proyek IKN Nusantara.
Saat ini IKN Nusantara, proyek pemindahan Ibu Kota Negara tengah jadi sorotan tajam di tengah persiapan menuju Pemilut 2024.
Apa yang terjadi ketika Jusuf Kalla masih menjadi Wapres Jokowi hingga kemudian ada proyek IKN Nusantara, yang kini jadi proyek jumbo negara?
Pernyataan Jusuf Kalla tentang IKN Nusantara ini mengemuka ketika Pak JK hadir dalam program Gaspol! Kompas.com yang tayang di kanal YouTube Kompas.com, Selasa (23/1/2024).
Baca juga: Agustus 2024, IKN Nusantara Punya Transportasi Canggih Ala Negara Maju, Kereta Tanpa Rel atau ART
Baca juga: Terjawab Sudah Nasib Aset Pemerintah di Jakarta Saat IKN Nusantara Jadi Ibu Kota Indonesia Tahun Ini
Baca juga: Pembebasan Lahan di IKN Nusantara Menelan Dana Rp 1,43 T Selama Tahun 2023, Target untuk Tahun 2024
Diketahui, Jusuf Kalla yang biasa disapa Pak JK ini dua kali menjabat sebagai Wapres, yakni pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) di periode pertama.
Tahun 2004, SBY - Jusuf Kalla memenangkan Pilpres.
Selanjutnya, Jusuf Kalla kembali bertarung di Pilpres 2014 bersama dengan Jokowi.
Namun saat masih menjabat sebagai Wapres Jokowi, Jusuf Kalla mengaku tidak dilibatkan dalam keputusan pemindahan Ibu Kota Negara yang kini menjadi IKN Nusantara.
Selanjutnya, Jusuf Kalla mengungkapkan alasannya khawatir terhadap proses pemindahan ibu kota negara.
Diketahui, proses pemindahan ibu kota memang sudah berlangsung sejak dua tahun lalu.
Adapun Pak JK mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang juga mengkritisi pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara.
Lalu, berjanji mengevaluasi pemindahan tersebut jika terpilih pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Enggak tahu. Tiba-tiba saja (ibu kota) pindah.
Tidak ada kesempatan untuk buat dialog atau diskusi, enggak ada," kata Pak JK dalam program Gaspol! Kompas.com yang tayang di kanal YouTube Kompas.com, Selasa (23/1/2024).
Baca juga: Dampak Pembangunan Bandara VVIP IKN Nusantara, Sri Wahyuni Jelaskan soal Nasib Lahan Warga
Kemudian, Pak JK mengungkapkan, dirinya yang saat itu masih menjabat sebagai wakil presiden meminta sejumlah menteri menjelaskan apa alasannya memindahkan ibu kota negara.
Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. di artikel berjudul JK Cerita Terkejut Ibu Kota Negara Diputuskan Pindah, Tak Ada Dialog dan Belum Ada Penelitian di Awal, Pak JK mengaku bahwa hanya dirinya yang bertanya tentang urgensi pemindahan ibu kota ke Kalimantan.
Menteri-menteri di kabinet saat itu pun menjelaskan bahwa alasan pindah ibu kota adalah mencari titik tengah Indonesia yang dinilai berada di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara.
"Saya tanya ke Sri Mulyani (Menteri Keuangan), katanya, 'Kan bapak juga hadir'. Iya ingat. Saya tanya, apa alasannya pindah? Dia bilang supaya di tengah.
Saya bilang kalau mau di tengah Indonesia ya Sulawesi, di Majene. Kalau mau di tengah ya," ujar Pak JK.
Politikus senior Partai Golkar ini juga berpandangan, sepengetahuannya sejauh ini negara-negara yang memindahkan ibu kota justru memilih daerah yang lebih sejuk.
Namun, Pak JK heran karena pemerintah memindahkan ibu kota negara justru ke daerah yang lebih panas cuacanya.
Oleh karena itu, Pak JK berkelakar bahwa yang membuat cuaca panas di IKN karena berada di garis khatulistiwa ditambah dengan banyaknya tambang batubara.
"Kenapa panas? Karena di atasnya khatulistiwa, di bawahnya batubara," ujar JK seraya tertawa.
Di lain sisi, Pak JK mengungkapkan, sepengetahuannya pemindahan ibu kota negara tidak berdasarkan proses penelitian dengan matang di awal.
"Saya waktu itu memang masih di pemerintahan. Tidak pernah ada studi, yang kita tahu.
Tidak ada studi yang lengkap dengan penelitian, di mana pindahnya.
Baca juga: Nasib Pemilihan Gubernur Jakarta Saat Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara, Ini Kata Jokowi dan DPR
Mestinya kan butuh penelitian bagaimana airnya.
Tidak ada (penelitian). Malah belakangan. jadi Masyaallah," kata Pak JK.
Sikap Anies Baswedan soal IKN Nusantara
Di setiap daerah kampanye, Anies Baswedan selalu mengutarakan bahwa pembangunan IKN Nusantara tak masuk dalam kategori prioritas utama dirinya.
Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan sebaiknya pemerintah mengalokasikan anggaran buat proses pengangkatan guru honorer menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), ketimbang digunakan buat membangun proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan "Desak Anies" yang dilaksanakan di Rocket Convention Hall di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (23/1/2024).
"Untuk itu bisa dikerjakan, kita harus melakukan komitmen fiskal.
Maka itu lebih penting bagi kami memastikan guru kita berstatus ini daripada uangnya dipakai buat membangun IKN," kata Anies seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Anies Sebut Pengangkatan Guru Honorer Lebih Penting Ketimbang IKN.
Baca juga: Membangun Kereta Otonom di IKN Nusantara, Silvia Halim Membeberkan Persoalan Kontur Lahan
Anies mengatakan, menurut data saat ini terdapat sekitar 705.000 guru honorer yang belum diangkat menjadi PPPK.
Problem lainnya adalah pendapatan guru honorer sangat minim sehingga membuat mereka harus mencari pendapatan lain buat memenuhi kebutuhan dasar, dan menyebabkan kurang fokus dalam melaksanakan tugas pembelajaran.
Menurut Anies, solusi dari persoalan itu adalah peningkatan status dari honorer menjadi PPPK secara bertahap.
Dia mengatakan, selama ini persoalan utama soal polemik pengangkatan guru honorer menjadi PPPK adalah keterbatasan anggaran.
"Kalau anggaran yang terbatas maka prioritasnya yang mana?
Kita ingin pembangunan manusia jadi prioritas, dan kalau jadi prioritas artinya guru harus konsentrasi mengajar," ucap Anies.
"Bagaimana bisa konsentrasi mengajar kalau pendapatannya tidak jelas?" sambung Anies.
Anies mengatakan, jika pemerintah bisa memenuhi janji mengangkat guru honorer menjadi PPPK maka masyarakat bisa menuntut pemerintah supaya tenaga pendidik berkinerja baik.
"Menuntut guru untuk bisa mengajar dengan konsentrasi yang penuh, sehingga nanti kualitas pendidikan kita akan meningkat," ujar Anies.
Baca juga: Selain Upacara HUT Ke-79 RI di IKN, Inilah 3 Agenda Nasional yang Bakal Digelar di Kaltim Tahun Ini
(*)
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.