“Ini adalah langkah kita dalam menggunakan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa serta kesejahteraan masyarakat pedesaan,” sambungnya.

Mantan Kepala Disdikbud Kaltim itu pun menjelaskan project ini juga menjadi investasi jangka panjang untuk pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur. Sesuai dengan Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Sebagai salah satu daerah terdekat dan menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), PPU harus segera dan kolaboratif menyelesaikan DDP sebagai bahan acuan agar pembangunan yang dilakukan bisa tepat sasaran atau sesuai dengan yang dibutuhkan, serta partisipasi dari dan untuk masyarakat bisa lebih terasa dan meningkat.

“Kami berkomitmen memastikan bahwa hasil dari proyek ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan infrastruktur dan layanan di tingkat desa, tetapi juga dalam memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan lokal di sekitar mereka,” sambungnya.

Percepatan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan tren pembangunan yang terkini sangat dibutuhkan.

"Oleh karena itu, langkah-langkah seperti ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan bahwa Kaltim tetap relevan dan diharapkan dapat bersaing dalam kancah nasional maupun global," pungkasnya. (*)