TRIBUNKALTIM.CO - Kisah sengketa Partai Demokrat beberapa waktu lalu bersemi kembali.

Penyebabnya adalah masuknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ke dalam pemerintahan Presiden Jokowi.

Diketahui, Jokowi melantik AHY sebagai Menteri ATR/BPN.

Yang menarik, AHY akan berada satu koalisi dengan Moeldoko yang lebih dulu di kabinet Jokowi sebagai Kepala Staf Kantor Presiden.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Malarangeng mengatakan, partainya yang kini resmi bergabung dengan pemerintah sudah menunggu momen sidang kabinet Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Demokrat Heran Parpol di Pemerintahan Jokowi Suarakan Hak Angket, Andi Mallarangeng: Tak Masuk Akal

Pasalnya, pada sidang kabinet itu akan ada Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang sebelumnya sempat berkonflik dengan Partai Demokrat.

Menurut dia, tindakan Moeldoko yang sebelumnya ingin mengambil alih kepengurusan Partai Demokrat tidak bisa dilupakan.

"Oh iya, tidak bisa dilupakan. Justru saya mau lihat.

Apa itu namanya, sweet revenge.

Semuanya sudah menunggu sidang kabinet pertama," ujar Andi dalam wawancara khusus GASPOL sebagaimana dilansir siaran YouTube Kompas.com pada Sabtu (24/2/2024).

"Justru kita akan senang sekali melihat bagaimana wajahnya (Pak Moeldoko) dalam sidang kabinet itu.

Karena tadinya mau dongkel kita, mau dongkel AHY, sebagai ketua umum yang sah, bikin kongres luar biasa (KLB) abal-abal.

Menuntut kita sampai tiga tahun, hampir tiga tahun kita dituntut ke pengadilan karena dia merasa sebagai ketum demokrat," jelas dia.

Padahal, Moeldoko sebelumnya tak pernah menjadi kader maupun anggota dari partai berlambang bintang mercy itu.

Selama proses sengketa kepengurusan melawan Moeldoko, Partai Demokrat menang 21 kali di pengadilan.

"Dan sekarang kita berada, tiba-tiba dapat tawaran oleh presiden Jokowi, pasti sama-sama nanti di sidang kabinet kalau sidang kabinet paripurna barangkali ya, Orang yang mau dia dongkel, yang mau dia partainya sekarang duduk di kabinet," tegas Andi.

Sebagaimana diketahui, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko pernah berseteru karena persoalan kepengurusan Partai Demokrat.

Baca juga: Terjawab Mengapa Jokowi Punya Peran Besar di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Tak Hanya Susun Kabinet

Keduanya pernah saling mengeklaim sebagai ketua partai yang sah berdasarkan kongres Partai Demokrat.

Pada pelantikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) di Istana Negara pada 21 Februari 2024, Moeldoko tidak hadir.

Setelahnya, Moeldoko menyampaikan alasan ketidakhadirannya di acara itu lewat unggahan di media sosial.

Menurut Moeldoko, saat pelantikan AHY, dirinya sedang menjadi pembicara pada acara forum badan pangan dunia (FAO) yang digelar di Colombo, Sri Lanka.

Meski tidak hadir, mantan Panglima TNI itu memberikan ucapan selamat kepada AHY lewat media sosial.

Sejarah Sengketa Partai Demokrat

Hubungan antara Moeldoko dan AHY, punya sejarah kurang harmonis, ketika konflik sengketa Partai Demokrat yang sebelumnya terjadi.

Moeldoko diangkat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres luar biasa (KLB) yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

KLB tersebut dimotori Darmizal, Johnny Allen, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Syofwatillah Mohzaib, Ahmad Yahya dan lainnya.

Juga kader senior Partai Demokrat seperti Max Sopacua dan Hencky Luntungan.

Baca juga: Viral Pria di Bangka Mirip Gibran Rakabuming Raka, Inilah Profil/Biodata Farid Kembaran Anak Jokowi

Kisruh internal Partai Demokrat ini berakhir setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali atau PK tentang kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Demokrat kubu Moeldoko.

Dalam putusan Nomor 128 PK/TUN/2023 MA menilai dualisme kepengurusan itu merupakan masalah internal partai yang harus diselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Partai.

Namun AHY tidak berkomentar banyak mengenai tidak hadirnya Moeldoko saat pelantikan dirinya sebagai Menteri ATR.

Ia memilih fokus terhadap tugas yang diberikan Presiden Jokowi kepada dirinya dalam memimpin Kementerian ATR/BPN.

"Tadi ada penekanan dari Pak Jokowi, hal-hal yang menjadi prioritas.

Di antaranya melakukan transformasi sertifikat elektronik.

Ini bisa menekan segala bentuk kasus sengketa tanah karena carut marut data dan dimanfaatkan oleh mafia tanah," ujar AHY.

Apakah akan Berkonflik?

Apakah konflik AHY dengan Moeldoko sebelumnya akan mempengaruhi kinerja di kabinet, nantinya?

Partai Demokrat yakin kesolidan kabinet Jokowi akan tetap terjaga seiring masuknya AHY di jajaran menteri dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

"Saya kira kalau di dalam negara nggak ada konflik, kemarin konflik itu wilayah kepartaian.

Kalau Demokrat sangat rasional lah.

Konfliknya juga kita kan dengan sistem kepartaian dan dengan hukum, tapi kalau bicara pemerintahan nggak boleh dong pembantu presiden saling konflik," kata Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief kepada wartawan, Rabu (21/2/2024).

Baca juga: Surya Paloh Sebut Tak Ada Kesepakatan dengan Jokowi, Tegaskan Nasdem Masih di Koalisi Perubahan

Sementara pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa mengatakan, dalam politik, selama tujuannya terpenuhi semua kubu pasti menyatu termasuk soal AHY dan Moeldoko.

Lebih jauh, ia menilai bersatunya AHY dan Moeldoko dalam kabinet tak lepas dari faktor kepiawaian Jokowi.

"Saya rasa ini juga bagian dari skill Jokowi juga, mempertahankan legacy dan soal keberlangsungan pemerintahan ke depan.

Apalagi format kabinet sekarang akan memberikan gambaran bagi pemimpin selanjutnya untuk evaluasi," ujarnya kepada Tribunnews.com.

Di sisi lain, kata Herry, AHY juga tidak boleh dianggap remeh, apalagi putra sulung SBY itu mempunyai latar belakang pendidikan yang mumpuni misalnya soal leadership, manajemen, hingga administrasi publik.

Baca juga: Siapa Presiden Sekarang? Cek Kapan Masa Jabatan Jokowi Berakhir, Jadwal Pelantikan Presiden 2024  

"Belum lagi berbicara mengenai strategi pertahanan. AHY punya kapasitas itu.

Sekarang kita butuh ketegasan soal kasus tanah, AHY bisa tunjukan kapasitasnya soal ini." (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Demokrat: Kami Menunggu Sidang Kabinet Pertama AHY dengan Moeldoko"

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.