Demokrat Heran Parpol di Pemerintahan Jokowi Suarakan Hak Angket, Andi Mallarangeng: Tak Masuk Akal

TRIBUNKALTIM.CO - Wacana soal Hak Angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024 terus mengemuka.

Partai Demokrat yang kini masuk dalam pemerintahan Jokowi pun merasa heran dengan kondisi tersebut.

Pasalnya, Hak Angket disuarakan partai-partai yang berada di koalisi pemerintaha Jokowi, kecuali PKS.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng.

Andi Mallarangeng kembali menyinggung soal sejumlah partai di koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang bertindak seperti oposisi.

Baca juga: Terjawab Mengapa Jokowi Punya Peran Besar di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Tak Hanya Susun Kabinet

Baca juga: Megawati dan Jusuf Kalla akan Bertemu, Adian Napitupulu Pastikan PDIP Solid Gulirkan Hak Angket DPR

Salah satunya karena parpol-parpol tersebut mendukung pelaksanaan hak angket kecurangan pemilihan umum (pemilu).

"Setelah pemilu tampaknya ada dinamika politik yang baru.

Beberapa parpol yang di dalam pemerintahan itu rasanya seperti oposisi, bahkan membicarakan tentang angket lah, apa lah segala macam.

Terutama bicara soal angket soal kecurangan pemilu," ujar Andi dalam wawancara khusus GASPOL Kompas.com yang disiarkan YouTube Kompas.com, Jumat (22/2/2024).

"Itu kan bagaimana ceritanya (partai koalisi dalam pemerintahan) bicara tentang angket kecurangan pemilu?

Bagi kami enggak masuk akal," tegasnya.

Andi menjelaskan, jika memang ada sengketa pemilu sudah ada mekanismenya secara hukum yakni Mahkamah Konstitusi (MK).

"Dalam MK sudah ada misal kecurangan di mana, berapa besar kecurangan, lalu apakah mengubah hasil pemilu?

Kalau pun ada. Ya toh?

Karena itu, kita tidak sepakat dengan apa namanya membawa ranah ini ke ranah politik," jelasnya.

Baca juga: Aksi Retno Marsudi Desak Mahkamah Internasional, Minta Israel Mundur Sekarang dari Palestina

Baca juga: Sudirman Said Sebut Yusril Ihza Mahendra Sesat Pikir Soal Dampak Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024