Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - PDIP pastikan tidak usung Bobby Nasution di Pilkada Sumut, Hasto sebut kontak pandora yang untungkan para dewa.
Pilkada Serentak 2024 sudah mulai menggeliat.
Sejumlah nama muncul di daerah-daerah untuk dijagokan menjadi kandidat calon yang akan ikut berkontestasi di Pilkada 2024.
Golkar bahkan sudah menugaskan kader-kadernya untuk bersiap maju di Pilkada 2024.
Sementara itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memastikan tidak akan mengusung Wali Kota Medan, Bobby Nasution dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara (Sumut) pada November 2024.
Baca juga: Bobby Nasution dan Erina Dapat Restu Jokowi Maju Pilkada 2024, Golkar Ketiban Untung atau Rugi?
Baca juga: Ibu vs Anak Berebut Mandat Airlangga di Pilkada Bontang 2024? Pilih Ketua DPR atau Eks Walikota
Baca juga: Isi Arahan Airlangga Buat Golkar di Pilkada 2024, Koalisi Indonesia Maju Jadi Prioritas di Daerah
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto usai ditanya soal Bobby yang direkomendasikan oleh Partai Golkar untuk maju dalam Pilkada Sumut 2024.
Menurut Hasto, menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sudah tidak memiliki garis politik yang sama dengan PDI-P.
"Ya tentu saja (tidak diusung). Karena garis politiknya sudah berbeda," kata Hasto ditemui di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (7/4/2024).
Hasto lantas mengatakan, PDI-P sudah melakukan pemetaan dalam menjaring sosok-sosok potensial untuk maju dalam Pilkada di berbagai wilayah.
Namun, dia tidak membeberkan nama-namanya. Termasuk, yang akan diusung untuk Pilkada di Sumut.
"Kami sudah melakukan pemetaan politik. Kami melihat karakter dari masyarakat Sumatera Utara yg sangat kritis," ujar Hasto.
Hasto menyatakan, karakter masyarakat di Sumatera Utara yang sangat egaliter, memberikan dampak berbeda pada pencalonan Bobby.
Menurut Hasto, masyarakat Sumatera Utara bisa saja tidak memilih Bobby di Pilkada nanti.
"Mereka masyarakat Sumatera Utara itu sangat egaliter. Sehingga hanya dengan dukungan kekuasaan, itu tidak menjadi jaminan," kata politikus asal Yogyakarta ini.
Hasto lantas menyarankan sosok-sosok yang ingin maju dalam Pilkada Sumatera Utara dan butuh dukungan PDI-P untuk segera mendatangi kantor DPD maupun DPP partai.
Menurut dia, partai banteng moncong putih terbuka kepada siapa pun tokoh yang ingin berkontestasi pada Pilkada 2024.
Baca juga: DPP Golkar Tulis Satu Nama Saja untuk Bakal Calon Pilkada Bontang 2024, Sebut Andi Faizal Sofyan
"Maka, PDI Perjuangan melakukan penjaringan secara terbuka dari bawah. Bagi yang tertarik untuk menjadi gubernur atau wakil gubernur, dari PDI Perjuangan, silakan mendaftar baik di kantor DPD PDI Perjuangan Sumut maupun ke DPP partai," ujar Hasto.
Diberitakan sebelumnya, Bobby Nasution direkomendasikan oleh Partai Golkar untuk maju dalam Pilkada Sumatera Utara 2024.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily saat menjelaskan tentang kehadiran Bobby dalam acara pengarahan untuk bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di markas DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Sabtu, 6 April 2024.
Menurut Ace, para tokoh yang hadir dalam acara pengarahan kemarin adalah mereka yang sudah direkomendasikan maju sebagai calon kepala daerah.
"Figur yang hadir saat ini memang mereka yang telah direkomendasikan untuk menjadi calon kepala daerah karena setelah ini akan melalui proses survei yang pertama pada bulan yang akan datang. Melihat sejauh mana peta kekuatan dari masing masing figur yang sekarang hadir," kata Ace.
Hasto: Menguntungkan Dewa-dewa, Bukan Rakyat
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto memakai menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution sebagai contoh bentuk supremasi hukum yang berubah menjadi supremasi kekuasaan.
Bobby, menurut Hasto, dikabarkan oleh pemberitaan ingin maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara.
Tak hanya Bobby, Hasto mengatakan, beberapa orang dekat dengan keluarga Jokowi direstui keinginannya untuk maju dalam Pilkada serentak yang dijadwalkan digelar pada November 2024.
Hasto menganggap Bobby beserta orang dekat keluarga Jokowi yang ingin maju dalam Pilkada di Sumatera Utara menjadi bagian kotak pandora kecurangan yang sudah terbuka mengenai pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Dalam catatan saya tadi ada lima kotak yang sudah dibuka. Pertama, supremasi hukum jadi supremasi kekuasaan. Akibatnya pemilu yang seharusnya cermin peningkatan kualitas peradaban bangsa di dalam demokrasi kini direduksi hanya menjadi legalitas bagi perpanjangan kekuasaan Presiden Jokowi melalui nepotisme," kata Hasto diskusi "Membuka Kotak Pandora Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pilpres 2024" di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (7/4/2024).
"Dan ini sangat berbahaya, buktinya muncul berita Mas Bobby mau menjadi calon gubernur, Sekretaris Ibu Iriana mau jadi walkot Bogor, akibat dari dampak kotak pandora pertama yang menguntungkan dewa-dewanya, bukan rakyatnya," ujarnya lagi.
Kotak pandora kedua, menurut Hasto, sikap kenegarawanan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman telah direduksi menjadi sikap kekeluargaan.
Baca juga: Golkar Tugaskan 12 Kader di Kaltim Berlaga di Pemilihan Kepala Daerah 2024, 3 dari Keluarga Masud
"Jadi, ketika menyangkut karakter satu-satunya boleh dicek di dalam syarat pejabat tinggi negara yang memasukan sikap kenegarawanan itu hanya hakim MK," katanya.
Menurut Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini, reduksi-reduksi tersebut berdampak pada matinya peran MK sebagai penjaga demokrasi.
Padahal, Hasto mengatakan, MK dinilai sebagai benteng terakhir sebagai penjaga demokrasi dan konstitusi.
"Di mana lagi kita kita punya benteng konstitusi, benteng demokrasi ketika oleh Anwar Usman ini dibuka sehingga akhirnya sikap kenegarawanan jadi sikap kekeluargaan ini nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi," ujarnya.
Kotak pandora ketiga, Hasto menyebutkan telah terjadinya ketidaknetralan aparatur negara dalam Pemilu 2024.
Menurut dia, selama penyelenggaraan Pemilu terjadi intimidasi yang dilakukan oleh aparatur negara.
Dia menduga, terbukanya intimidasi itu bukan tidak mungkin karena atas perintah tertinggi yaitu dari Presiden.
"Begitu banyak intimidasi itu terbuka dan tidak mungkin itu tanpa suatu perintah yang tertinggi," kata Hasto.
"Kami meluruskan bahwa PDI Perjuangan ini loyal bagi bangsa dan negara. Kami cinta merah putih, kami cinta TNI/Polri, tetapi TNI yang dipakai untuk membela kedaulatan negara kita, menjaga kekuatan perdamaian dunia dan Polri yang menjaga supremasi hukum, bukan supremasi keluarga Pak Jokowi," ujarnya lagi.
Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution direkomendasikan oleh Partai Golkar untuk maju dalam Pilkada Sumatera Utara.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily saat menjelaskan tentang kehadiran Bobby dalam acara pengarahan untuk bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di markas DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Sabtu, 6 April 2024. Menurut Ace, para tokoh yang hadir dalam acara pengarahan kemarin adalah mereka yang sudah direkomendasikan maju sebagai calon kepala daerah. "Figur yang hadir saat ini me
mang mereka yang telah direkomendasikan untuk menjadi calon kepala daerah karena setelah ini akan melalui proses survei yang pertama pada bulan yang akan datang.
Melihat sejauh mana peta kekuatan dari masing masing figur yang sekarang hadir," kata Ace. (*)
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan Kompas.com